Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2161/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 2161/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF, Nomor X0 – XX, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4852/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FGH, beralamat di DF Land Plaza Menara X Lantai X0, Jalan FG Nomor XX, Gondangdia, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh BB, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118043.16/2014/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Perhitungan PPN Barang dan Jasa terutang Masa Pajak Desember 2014 menurut Pemohon Banding adalah sbb:

No	Uraian	Jumlah Rupiah cfm WP (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
	a.1. Ekspor	10.497.435.000
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	59.506.552.511
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	70.003.987.511
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	70.003.987.511
	d. Atas Impor BKP/pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab secara Renteng:
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.950.655.249
	b. Dikurangi:
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	100.246.305.166
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	100.246.305.166
	c. Diperhitungkan:
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	100.246.305.166
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(94.295.649.917)
3	Kelebihan Pajak yang sudah
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	94.295.649.917
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …….. (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	94.295.649.917
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
5	Sanksi Administrasi:
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-

 
Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (ex aeque et bono);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Januari 2018;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118043.16/2014/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00702/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor: 00012/207/14/092/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama: PT FGH, NPWP: 0X.XXX.XXX.0-0XX.000, beralamat di DF Land Plaza Menara X Lt. X0, Jl. FG No.XX, Gondangdia, Jakarta Pusat, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Ekspor	Rp   10.497.435.000,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp   59.506.552.511,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut	Rp                          0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak dipungut	Rp                          0,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp                          0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp   70.003.987.511,00
Pajak Keluaran	Rp     5.950.655.249,00
Kredit Pajak	Rp 100.246.305.166,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	(Rp  94.295.649.917,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp   94.295.649.917,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) Dibayar	Rp                          0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118043.16/2014/PP/M.IA Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118043.16/2014/PP/M.IA Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00702/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor: 00012/207/14/092/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama: PT FGH, NPWP: 0X.XXX.XXX.0-0XX.000, beralamat di DF Land Plaza Menara X Lt. X0, FG No.XX, Gondangdia, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor: 00012/207/14/092/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama: PT FGH, NPWP: 0X.XXX.XXX.0-0XX.000, beralamat di DF Land Plaza Menara X Lt. X0, FG No.XX, Gondangdia, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.4.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo. Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00702/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 Agustus 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor: 00012/207/14/092/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.XXX.XXX.0-0XX.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu:
1. Koreksi Pajak Masukan yang atas Faktur Pajaknya diterbitkan ganda sebesar Rp33.500,00;
2. Koreksi Pajak Masukan karena Tidak Mempunyai Hubungan Langsung Dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp401.300.979,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

2. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

   Ekspor	Rp   10.497.435.000,00
   Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp   59.506.552.511,00
   Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut	Rp                          0,00
   Penyerahan yang PPN-nya Tidak dipungut	Rp                          0,00
   Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp                          0,00
   Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp   70.003.987.511,00
   Pajak Keluaran	Rp     5.950.655.249,00
   Kredit Pajak	Rp 100.246.305.166,00
   Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	(Rp  94.295.649.917,00)
   Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp   94.295.649.917,00
   Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) Dibayar	Rp                          0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan FFF, S.H., M.H. dan Dr. GGG, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. FFF, S.H., M.H. ttd. Dr. GGG, S.H., C.N.		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S.
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H., M.H.

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X