Putusan Mahkamah Agung Nomor : 295/B/PK/Pjk/2021

Kategori : Bea Cukai

bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48699/PP/M.VII/19/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum


 

PUTUSAN
Nomor 295/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG


memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
PT FGH, beralamat di Jalan DD X Blok A4 No. X, Komplek TNI-AU, Waringin Permai, DKI Jakarta XXXX0, yang diwakili oleh AA, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BB, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CC & Partners, beralamat di Jakarta XXXX0, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AA, Jakarta XXXX0;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa JJ, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-281/BC.06/2020, tanggal 16 September 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48699/PP/M.VII/19/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Pemohon Banding menolak SPKTNP Nomor: SPKTNP-439/KPU.01/2012 tanggal 13 September 2012 dan mohon kiranya permohonan banding ini dikabulkan sehingga perhitungan SPKTNP Nomor: SPKTNP-439/KPU.01/2012 tanggal 13 September 2012 atas nama Pemohon Banding adalah tidak terhutang/Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48699/PP/M.VII/19/2013, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTPN- 439/KPU.01/2012 tanggal 13 September 2012, atas nama PT FGH, NPWP: 0X.XXX.XX0.X-00X.000, Jenis Usaha: Cattle Breeding, Fattening & Trading, beralamat di Jalan DD Blok AX No. X, Komplek TNIAU, Waringin Permai, Jakarta XXXX0, dan menetapkan atas barang yang diimpor PT FGH dengan PIB Nomor 035874 tanggal 27 Januari 2012 yaitu 1661 Head Feeder Steers negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 500 Head Feeder Heifers negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana Berita Acara Pengambilan  Sumpah Novum Nomor BASN-066541.19/2012/PP-1/PAN.071/2020, tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT FGH;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 48699/PP/M.VII/19/2013, tanggal 28 November 2013;
Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini:
  • Membebaskan PT FGH dari Pengenaan Tarif Bea Masuk sebesar 5% atas importasi yang dilakukan dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 035874 tanggal 27 Januari 2012 dan menetapkan Pengenaan Tarif Bea Masuk atas importasi yang dilakukan dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 035874 tanggal 27 Januari 2012 sebesar 0% atau Nihil;
  • Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan jaminan dalam pengajuan perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2020 yang pada intinya putusan  Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTPN-439/KPU.01/2012 tanggal 13 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.XXX.XX0.X-00X.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor PT FGH dengan PIB Nomor 035874 tanggal 27 Januari 2012 yaitu 1661 Head Feeder Steers negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 500 Head Feeder Heifers negara asal: Australia masuk dalam pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5%; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

  1. bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu penetapan kembali klasifikasi atas impor 1661 Head Feeder Steers dan 500 Head Feeder Heifers yang diberitahukan dengan PIB Nomor 035874 tanggal 27 Januari 2012 pada pos tarif 0102.29.10.10 Bea Masuk 0% dan pos tarif 0102.90.10.00 Bea Masuk 0%, oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 0102.29.10.90 Bea Masuk 5% sebagai dasar diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTPN-439/KPU.01/2012 tanggal 13 September 2012 dengan jumlah pungutan yang terutang sebesar Rp902.767.000,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundangundangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu penetapan klasifikasi atas importasi berupa Feeder Steers Negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 035874 tanggal 27 Januari 2012 dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) yang ditetapkan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali ke dalam pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%) berupa Feeder Steers, yaitu sapi jantan yang dikebiri, belum sempurna pertumbuhannya, belum dapat disebut OX (Oxen) dikenakan tarif 5% adalah sudah benar. Sedangkan yang disepakati tarif bea masuk dalam rangka Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebesar 0% pada Tahun 2013 adalah hanya untuk binatang jenis lembu hidup (live bovine animals) berupa berupa oxen dan buffalo, sementara jenis lembu lainnya tetap 5%, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.011/2011 juncto Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;
  2. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp902.767.000,00;

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:


  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT FGH;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan FFF, S.H., M.H. dan Dr. GGG, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.
FFF, S.H., M.H.

ttd.
Dr. GGG, S.H., C.N.
  Ketua Majelis,

ttd.
Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S.
     



  Panitera Pengganti,

ttd.
HHH, S.H., M.H.,


Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X