Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2727/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 2727/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Kav. X0-XX, Jakarta XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4955/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada BB, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SDF (d/h SDF), beralamat di Jalan FG Kav. I-XX, Kota Industri Suryacipta, Karawang, yang diwakili oleh CC, jabatan Presiden Direktur PT SDF (d/h SDF);
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003167.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Mei 2018;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003167.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00036/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas nama PT SDF (d/h SDF), NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.000, beralamat di Jalan FG Kav. I-XX Kota Industri Suryacipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak:
-Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
-Ekspor	Rp      23.567.687.432,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp      13.102.619.992,00
-Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp           476.083.164,00
-Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp      37.146.390.588,00
-Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp                             0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp      37.146.390.588,00
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp        1.310.262.002,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp      29.919.009.561,00
c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp      28.608.747.559,00
3 Kelebihan Pajak yang sudah: - Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp      28.609.523.759,00
4 PPN yang kurang dibayar	Rp                  776.200,00
5 Sanksi administrasi: - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp                  776.200,00
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp               1.552.400,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003167.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa a quo;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.003167.16/2018/-PP/M.VIA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00036/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas nama PT SDF (d/h SDF), NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.000, beralamat di Jalan FG Kav. 1-XX Kota Industri Suryacipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00036/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas nama PT SDF (d/h SDF), NPWP XX.XXX.XXX.X-XX.000, beralamat di Jalan FG Kav. 1-XX Kota Industri Suryacipta, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.4.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00011/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 16 Januari 2018 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00036/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.552.400,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak April 2014 sebesar Rp3.198.635,00 yang berasal dari Faktur Pajak Tidak Lengkap sebesar Rp3.140.000,00 dan Faktur Pajak Tidak Terbukti secara arus uang dan barang sebesar Rp58.635,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas ne bis vexari rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak April 2014 sebesar Rp3.198.635,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana Undang-Undang KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (formele recht, adjective law) dalam bidang adminstrasi perpajakan dan yang telah pula dilakukannya sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pajak a quo karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena lawan transaksi (penjual) telah melakukan penyetoran pajaknya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (8) huruf f Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.552.400,00, dengan perincian sebagai berikut:

   1 Dasar Pengenaan Pajak:
   -Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
   -Ekspor	Rp      23.567.687.432,00
   -Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp      13.102.619.992,00
   -Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp           476.083.164,00
   -Jumlah Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp      37.146.390.588,00
   -Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp                             0,00
   Jumlah seluruh penyerahan	Rp      37.146.390.588,00
   2 Penghitungan PPN Kurang Bayar
   a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp        1.310.262.002,00
   b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp      29.919.009.561,00
   c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	Rp      28.608.747.559,00
   3 Kelebihan Pajak yang sudah: - Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp      28.609.523.759,00
   4 PPN yang kurang dibayar	Rp                  776.200,00
   5 Sanksi administrasi: - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp                  776.200,00
   6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp               1.552.400,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan FFF, S.H., M.H., dan Dr. GGG, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. FFF, S.H., M.H., ttd. Dr. GGG, S.H., C.N.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H.M. XYZ, S.H., M.S.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH,

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X