SE – 29/PJ/2010 aneeeeeeeeeh….^^

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 29/PJ/2010

TENTANG

PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur antara lain :
a. Pasal 2 ayat (1), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
b. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur antara lain :
a. Pasal 8 ayat (1), seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
b. Pasal 8 ayat (2), penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :
1) huruf a, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2) huruf b, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
3) huruf c, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
c. Pasal 8 ayat (3), penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
a. bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya.
b. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
c. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
d. Penghitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
e. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.
f. Tata cara pengisian SPT Tahunan bagi wanita kawin sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2009.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2010
Direktur Jenderal

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

yg di bold aneh ngak sihh??

ken memang seharusnya ngak digabung lagi rekan edisuryadi2.

kita lihat ps 8 uu pph secara utuh:
Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya
yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau
diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau
anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri.
(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai
pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang
harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan neto mereka.
(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

penjelasan:
Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan
keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian
dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang
dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala
keluarga.

Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan
secara terpisah.

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu
kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal
penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang
telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:
a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu
pemberi kerja, dan
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya.
Contoh:
Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri
yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri
tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak
oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya
dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto
sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung
dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri
tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha,
misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan
isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00)
digabungkan dengan penghasilan A.
Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan
neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 +
Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas
penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan
terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan
hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan
pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika
isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan
penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban
pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian
pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah
sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon
kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah
penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut
adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri
pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:
– Suami: 100.000.000,00 x Rp27.550.000,00= Rp11.020.000,00
—————–
250.000.000,00
– Isteri : 150.000.000,00 x Rp27.550.000,00= Rp16.530.000,00
—————–
250.000.000,00

Ayat (4)

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber
penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan
penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah
berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan
pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya
berdasarkan keadaan sebenarnya.

ayat 1 mengenai pengecualian:
1. harus dari satu pemberi kerja (pegawai)
2. tidak berhubungan dengan usaha suami ato keluarga lain.
3 tidak mengisyaratkan tidak mempunyai npwp ato mempunyai npwp.

ayat 2 huruf c dan ayat 3 mengenai perhitungan pengabungan dan pengkreditan:
1. untuk isteri yg selain pengeculian pada ayat 1.
2. klo ada penghasilan selain pengeculaian ayat 1 dan tidak digabung maka akan ada keuntungan bagi yg mempunyai npwp sendiri dan tidak pisah harta ini karena pph yg dibayar kemungkinan besar akan dibandingkan dengan suami isteri yg pisah harta sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b pasal tersebut.
3. contoh contoh pada penjelasan tiap ayat itu jelas berbeda.

adanya: se diatas bertentangan dengan UU pph pasal 8 ayat 1.

ortax

bertentangan.. >,<

Saya sangat sependapat klo beda npwp dan beda harta dan tidak ada perjanjian pisah harta dan mempunyai penghasilan selain dari satu pemberi kerja/satu pemberi kerja tapi lom dipotong pph 21.

klo npwp beda, pisah harta, tidak ada perjanjian pisah harta, dan mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pph 21 maka tidak perlu digabung lagi untuk menghitung pph terutang.

ayat 1 tidak mengsyaratkan harus punya npwp ato tidk punya npwp, dan apakah harus dilaporkan di spt suami ato tidak. seperti yg tertuang dalam penjelasan.

sedangkan ayat 2 dan 3 digunkan untuk menambal dari kemungkinan potensi pajak yg hilang apabila dilakukan pemisahan hak dan kewajiban perpajakan bagi yg mempunyai penghasilan lain selain yg dikecualikan pada ayat 1.