Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums Lain-lain Mobil untuk kegiatan usaha

  • Mobil untuk kegiatan usaha

     nchip updated 4 years, 10 months ago 4 Members · 7 Posts
  • donikurnias

    Member
    23 May 2019 at 2:56 pm

    Selamat sore rekan mohon solusinya

    Direktur CV menggunakan mobil alpard untuk kegiatan luar kota dan mobil fortuner untuk kegiatan dalam kota terkait kegiatan usaha langsung maupun tidak langsung
    dasar hukum pasal 6 ayat 1 uu pph mengatur penghasilan bruto untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
    Kep-220/pj/2002 untuk kendaraan minibus yang dibawa pulang karyawan disusutkan 50%
    Apakah kendaraan untuk kegiatan pemasaran dan manajemen yang dilakukan direktur diakui penyusutannya 100% atau 50% ?
    Apakah direktur sebagai pemilik CV termasuk karyawan ?

    Terima kasih sebelumnya

  • donikurnias

    Member
    23 May 2019 at 2:56 pm
  • S@NT@ CL@USE

    Member
    23 May 2019 at 4:25 pm
    Originaly posted by donikurnias:

    Apakah kendaraan untuk kegiatan pemasaran dan manajemen yang dilakukan direktur diakui penyusutannya 100% atau 50% ?
    Apakah direktur sebagai pemilik CV termasuk karyawan ?

    selama itu mobil dibawa pulang, maka pembebanan biaya atas mobil tersebut dikoreksi 50%, kalau gak dibawa pulang, bisa dibebankan 100%

  • donikurnias

    Member
    24 May 2019 at 9:46 am
    Originaly posted by S@NT@ CL@USE:

    selama itu mobil dibawa pulang, maka pembebanan biaya atas mobil tersebut dikoreksi 50%, kalau gak dibawa pulang, bisa dibebankan 100%

    Terima kasih rekan

  • nchip

    Member
    24 May 2019 at 2:38 pm
    Originaly posted by S@NT@ CL@USE:

    S@NT@ CL@USE

    selama itu mobil dibawa pulang, maka pembebanan biaya atas mobil tersebut dikoreksi 50%, kalau gak dibawa pulang, bisa dibebankan 100%

    sebanarnya istilah "dibawa pulang" itu ada di aturan mana sih rekan? saya sering denger itu tp ga tau sumbernya dari mana hehe.

    mohon info. thx

  • yabufuu

    Member
    24 May 2019 at 3:18 pm

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP – 220/PJ./2002

    TENTANG

    PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Menimbang :

    bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

    Mengingat :

    1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
    3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
    4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

    Pasal 1
    (1)

    Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
    (2)

    Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

    Pasal 2
    (1)

    Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
    (2)

    Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

    Pasal 3
    (1)

    Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
    (2)

    Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

    Pasal 4

    Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

    Pasal 5

    Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

    Pasal 6

    Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 18 April 2002
    DIREKTUR JENDERAL,

    ttd

    HADI POERNOMO

  • nchip

    Member
    24 May 2019 at 3:53 pm
    Originaly posted by yabufuu:

    Pasal 3
    (1)

    Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

    saya tahu dan paham pasal ini rekan. yang saya tanyakan dimana ada kalimat 'dibawa pulang'.

Viewing 1 - 7 of 7 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now