beban program

Beban program itu yg bagaimana yah?/ Bisa dijelaskan lagi rekan dwixs..
Salam ORTax

jadi ini termasuk biaya promosi ?

Kalau memang itu by promosi, dan tidak masuk dalam faktur pajak, dipotng PPh 15%.
ada masukan dari rekan lain ??

Potong PPh23 15 % dari DPP yg ada difaktur pajak , buat bukti potongnya
KJS apa ya ?

PENJELASAN ATAS KEWAJIBAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23
Surat Dirjen Pajak : S-137/PJ.43/2006
Tanggal :7/17/2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: xxx tanggal 24 Januari 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas,

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa sehubungan surat PT ABC kepada Direktur PPh

dengan Nomor xxx tanggal 4 Januari 2006 yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Kepala

KPP Madya Jakarta Pusat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. PT ABC dibebankan biaya promosi oleh customer besarnya antara lain DEF, GHI, JKL, MNO,

PQR dengan kondisi yang menempatkan PT ABC tidak dapat mengelak dari kewajiban

tersebut.

b. Atas beban promosi tersebut yang pada prinsipnya merupakan sumber penghasilan bagi para

customer besar dan merupakan objek PPh Pasal 23, PT ABC mengalami kesulitan dalam

melakukan pemotongan PPh Pasal 23 karena pembayaran atas beban promosi tersebut

langsung dipotong dari pembayaran piutang dagang PT ABC.

c. Dengan adanya mekanisme pembayaran beban promosi yang dipotong langsung dari

pembayaran piutang dagang, PT ABC berpendapat bahwa pengenaan PPh Pasal 23 akan

mengakibatkan double taxation untuk objek pajak yang sama karena bukti potong PPh Pasal

23 tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak oleh customer.

d. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, PT ABC mengajukan agar kewajiban pemotongan PPh

Pasal 23 oleh GKU terhadap beban promosi tersebut dapat dipertimbangkan kembali.

e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta

pelayanan prima kepada Wajib Pajak, Saudara mohon agar penegasan disampaikan kepada

PT ABC.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :

a. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2, atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa

teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah

dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak

badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari

perkiraan penghasilan neto.

b. Pasal 28 ayat (1) huruf c, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang

terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa

pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan

penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan, antara lain diatur bahwa

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-

Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan

terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
4. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002

tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur :

a. Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa

konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas jasanya

saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa

dengan material/baring akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

b. Pasal 4, jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen,

jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur

Jenderal Pajak ini.

c. Lampiran II angka 2 huruf a, jasa manajemen dengan besarnya perkiraan penghasilan neto

sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
5. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta

secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan

manajemen (management fee). Pengertian manajemen disini adalah meliputi segala bidang

manajemen, termasuk disini adalah manajemen pemasaran.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :

a. Para customer PT ABC telah memberikan jasa pemasaran dengan membebankan biaya

promosi kepada PT ABC antara lain berupa listing fee, leafleat, endcap, rebate dan cross

docking.

b. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh para customer PT ABC tersebut termasuk dalam

pengertian jasa manajemen pemasaran dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23;

c. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau

akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi

lebih dahulu.

d. PT ABC berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang dari biaya promosi

yang dikeluarkan.

e. Dalam hal customer melakukan pemotongan biaya promosi langsung dari piutang dagang

PT ABC, maka PT ABC harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan memberikan lebih

dahulu bukti potong PPh Pasal 23 dari biaya promosi sebelum dipotong langsung dari piutang

dagang PT ABC.
Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Direktur Jenderal,

Direktur
ttd.
Sumihar Petrus Tambunan

NIP 060055232
Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Direktur Peraturan Perpajakan;

3. Direktur Utama PT ABC.

Potong PPh Pasal 23 Tarif 2 %

bebankan saja menjadi jasa manajemen
Potong PPh 23 tarif 2%

Salam