PPH 21 PUBLIC RELATION
updated 8 years, 10 months ago
4 Members
·
17
Posts
mohon pencerahan rekan-rekan Ortax
mungkin bukan rahasia umum lagi jika setiap perusahaan memberikan uang / amplop ke pada aparat pemerintah sekitar (polsek, koramil, kades, dinas setempat dll) setiap bulan. baik diminta secara langsung atau tidak.. memang by ini tidak ada hubunganya dengan bisnis perusahaan, namun by ini sangat mendukung kelancaran jalannya perusahaan. biasanya pada saat pembuatan SPT badan atas by ini dikoreksi karna tidak berhubungan langsung dengan produksi. namun untuk mengurangi jumlah by yang dikoreksi… bolehkah :
1. Atas pemberian uang ini kita hitung dan potong pph 21 nya,
2. jika boleh pada SPT 21 induk dikelompokan kebagian mana..?salam
BTW emang mau ya kalo
Originaly posted by j4y_t4x:aparat pemerintah sekitar (polsek, koramil, kades, dinas setempat dll)
dilaporin penghasilannya atas
Originaly posted by j4y_t4x:memberikan uang / amplop
??
hehehe
selama ini mereka tidak mau tandatangan kuitansi penerimaan uang…. namun jika kita masukan nama tanpa memasukan NPWP gmn y….
- Originaly posted by j4y_t4x:
namun jika kita masukan nama tanpa memasukan NPWP gmn y….
tarifnya jadi 120 % rekan
klo kasus beginian mah rekan mending di masukan di Biaya saja trus di koreksi. utk apa potong pph 21 toh pasti di koreksi fiskal nantinya. mau masuk biaya promosi pun juga pasti di koreksi krn tdk ada NPWP nya.
thx rekan darmawan atas info tarifnya
rekan ewok@: sekali waktu pernah kmi curhat sm pegawai di kpp…. biaya semacam ini dpt disiasati menjadi by yang tidak dikoreksi fiscal. dengan catatan pajaknya harus disetor….. sebenernya kmi jg bingung klo pun misalnya pajaknya kmi setor, kira2 by ini dibebankan sebagai by apa y….- Originaly posted by j4y_t4x:
rekan ewok@: sekali waktu pernah kmi curhat sm pegawai di kpp…. biaya semacam ini dpt disiasati menjadi by yang tidak dikoreksi fiscal. dengan catatan pajaknya harus disetor….. sebenernya kmi jg bingung klo pun misalnya pajaknya kmi setor, kira2 by ini dibebankan sebagai by apa y….
ooohhh pake konsep Taxable – Deductible toh, klo nanya ke pegumpul pajak yah pasti di sarankan seperti ini, he he he he
asas itu nggak konsisten kenapa di ikutin rekan, bisa jadi Taxable – Non Decuctible contoh nya
– Jumlah yang melebihi kewajaran yg di berikan ke pemegang saham
– Pemberian Natura kepada karyawan oleh perusahaan yg di kenakan PPH FinalOriginaly posted by j4y_t4x:sebenernya kmi jg bingung klo pun misalnya pajaknya kmi setor, kira2 by ini dibebankan sebagai by apa y….
nah kan, salah memasukan ke pos Biaya akhirnya di koreksi lagi meskipun dah setor pajak nya, he he he
soalnya gmn ya rekan…. dari pada banyak by yang harus dikoreksi…. mending kmi byrin pajaknya…
- Originaly posted by j4y_t4x:
soalnya gmn ya rekan…. dari pada banyak by yang harus dikoreksi…. mending kmi byrin pajaknya…
pakai akun biaya yg tidak mengundang utk di koreksi, jgn pake Biaya sumbangan, Jgn pakai Biaya Promosi apalagi Judul nya Biaya Siluman, he he he he
- Originaly posted by j4y_t4x:
soalnya gmn ya rekan…. dari pada banyak by yang harus dikoreksi…. mending kmi byrin pajaknya…
pph 21 (tarif bawah 5 %) lebih hemat drpd tarif pph badan (25 %), jadi syukur2 kalau tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak terlihat waktu diperiksa rekan 😀 😀 😀
klo dipriksa sudah pasti rekan…. soalnya SPT badanya lebih bayar terus…. alhamdulilah masih dpt restitusinya walaupun ga sepenuhnya… maknya belajar dari pemeriksaan-demi pemeriksaan… cb utuk perbaiki.. mana kira2 by yg masih bs disiasati… supaya tidak banyak koreksinya…
trima kasih rekan -rekan semua atas pencerahannya… tentunya ini sangat bermanfaat bg kami….
- Originaly posted by j4y_t4x:
klo dipriksa sudah pasti rekan…. soalnya SPT badanya lebih bayar terus
repot juga ya rekan, tiap tahun diperiksa terus 😀 Ambil sisi posirifnya saja, rekan menjadi lebih mahir/kapabel di dalam memanage perpajakan dan pemeriksaannya.
hehe sudah menjadi resiko dan tanggung jawab staf pajak rekan.. mau ga mau harus dihadapi…. selama pekerjaan itu masih bisa dilihat mata pasti ada solusi terbaiknya……
