NJOPTKP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PMK.03/2011

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan PBB adalah NJOP.
(2) NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

setiap daerah memiliki NJOPTKP yang berbeda, paling tinggi 24.000.000

benar beda lokasi ya beda NJOPTKP nya..
Salam

untuk pemda yang sudah berlaku Perda PBB maka berpatokan pada UU PDRD

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

ini NJOPTKP, bukan NJOP, Jadi seharusnya sama semua untuk setiap wajib pajak.

(5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10 jt itu per WP ya rekan bukan per Objek Pajak? kalo kita punya lebih dari satu objek pajak apakah hanya dapat pengurang NJOPTKP 1 saja? gimana kalo tanah/bangunan ada di dua lokasi yang berlainan PEMDA nya? apakah bisa dapat pengurangan NJOPTKP untuk tiap Objek Pajak nya??

mohon pencerahan

Salam

benar

benar

bisa, karena ini dibatasi dalam hal Perda

mo nanya lagi nih rekan kalo NPOPTKP PBB per Wajib Pajak (berdasar UU PDRD)….
Kalo NPOPTKP untuk BPHTB per Wajib Pajak apa Per Objek Pajak rekan?

mohon pencerahan salam

Pasal 87
(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dipasal 87 (4) tsb ga dijelasin ya NPOPTKP atas transaksi apa? pembelian/hibah/waris?

kalo jenis transaksinya beda beda gimana rekan :

contoh WP A bulan Januari 12 beli tanah, bulan depannya dapat warisan dari bapak nya, bulan depannya lagi dapat hibah dari ibunya ….

mohon pencerahnnya

Salam

benar namun untuk waris/hibah wasiat dijelaskan dalam ayat 5 dan juga perhatikan pasal 89 berikutnya,

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).

karena DPP beda maka perhitungan beda juga

Thanks atas pencerahannya rekan priadiar4

Salam

sama-sama rekan ekayanto, pertanyaan yang diajukan sangat bermanfaat

salam

Mo nanya nih:
a) Ada kah master-list untuk cek NJOPTKP (jual beli properti) untuk setiap daerah di Indonesia?
b) Jika tidak ada, harus tanya ke instansi apa (di tiap daerah) ? Atau notaris/bank biasa-nya tau…?