Pencatatan Biaya Sewa Jika Pemilik Bangunan Tidak Mau Dipotong Pajak

jika pajak sebesar 7,5 Juta dibayarkan, maka, pajak tersebut tidak boleh jadi biaya.
Supaya bisa jadi biaya, lakukan gross up.
Punya atau tidak punya NPWP, tidak ngaruh. Karena pajaknya final.

Cara menggross up.
75 juta = H – 10% h
75 juta = 90% H
H = 75 juta/90%
H = 83.333.333

Jadi, nilai kontrak = …………………….83.333.333
PPh sewa = 10% x 83.333.333……..=..8.333.333 –
Jumlah dibayarkan ke pemilik…………75.000.000

Dengan demikian anda mencatat
Beban sewa………….83.333.333
…….Kas…………………………………. ….75.000.000
……Hutang Sewa……………………………8.333.333

Saat pajak disetor ke kas negara
Hutang PPh………….8.333.333
……Kas……………………………8.333.33 3

dengan cara ini, beban sewa yang anda akui secara fiskal adalah 83.333.333

Salam

Rekan Hanif,
jika WP nya tersebut PKP, PPN-nya berapa ya?
Mohon petunjuk. Thanks.

hal yg sama ingin saya tanyakan?
Gimana perlakuan PPN nya,.

salam,.

semua tergantung kesepakatan rekan2
bila pemilik gedung PKP dan menghendaki bahwa pengguna harus membayar PPN, maka, kontraknya menjadi :
Nilai sewa………………………………..83.333.3 33
PPN 10%…………………………………..8.333. 333 +
Nilai Kontrak + PPN……………………91.666.666
Potongan
PPh Pasal 4 ayat 2 10%………………..8.333.333 –
Pembayaran + PPN ke pemilik………83.333.333

Pengguna jasa akan mencatat dengan pembebanan dan pembayaran sewa :
Beban sewa………………..83.333.333
PPN-M…………………………8.333.333
……Kas………………………………….. …..83.333.333
……Hutang PPh Pasal 4 ayat 2……………8.333.333

Pencatatan penyetoran pajak ke kas negara
Hutang PPh Pasal 4 ayat 2……………8.333.333
……Kas………………………………….. …..83.333.333

Akan tetapi, bila kesepakatannya berbunyi, bahwa jumlah 75 juta yang diterimanya sudah termasuk PPN, tapi sudah bersih dari PPh, maka, perhitungannya :
75 Juta = H-PPh Pasal 4 ayat 2 + PPN
75 Juta = H- 10%H +10% H
75 Juta = H
H = 75 Juta

Dengan demikian kontraknya menjadi :
Nilai sewa………………………………………. .75.000.000
PPN 10%……………………………………….. …7.500.000 +
Nilai sewa + PPN……………………………….82.500.000
Dipotong
PPh Pasal 4 ayat 2………………………………7.500.000 –
Bersih diterima termasuk PPN………………75.000.000

Pengguna jasa akan mencatat dengan pembebanan dan pembayaran sewa :
Beban sewa………………..75.000.000
PPN-M…………………………7.500.000
……Kas………………………………….. …..75.000.000
……Hutang PPh Pasal 4 ayat 2……………7.500.000

Pencatatan penyetoran pajak ke kas negara
Hutang PPh Pasal 4 ayat 2……………7.500.000
……Kas………………………………….. …..7.500.000

cuma saja, saya enggak yakin, pemilik gedung akan mau memilih kesepakatan kedua. Ia akan memilih kesepkatan yang pertama.

Salam

sepengetahuan saya cara gross up ini tidak diperbolehkan rekan, karena filosofi pasal 9 huruf h UU Pajak Penghasilan adalah "pajak bukan sebagai pengurang penghasilan bruto"

Sangat sependapat…

adakah dasar hukum yang melarang untuk melakukan gross up?
Mohon informasinya…

satu lagi, menggunakan pencatatan diatas, apakah rekan hiarto melihat muncul akun PPh yang bakal jadi pengurang penghasilan?

Salam

wah rekan hiarto, kalau gross up memang tidak diperbolehkan, lalu bila pihak lawan tidak mau di potong, apa harus perusahaan yg menanggung

🙁

wah rekan yoyo, kalau pihak lawan transaksi mungut PPN tp tidak mau dipotong PPH namanya terrrlalu… 🙂

thanks rekan semua..saya punya pertimbangan kenapa groos up tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut :
1. pasal 4 UU PPh..yang menjadi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak….artinya yang akan menjadi dasar pengenaan pajak sesuai kasus diatas adalah 75jt…dan statement dalam pasal ini harus diterapkan secara konsisten artinya bahwa objek pengenaan pajak yang akan di catat dalam pembukuan adalah 75jt.
2. kemudian bagaimana perlakuan akuntansinya jika dipungut atau di tanggung oleh perusahaan, dalam hal ini menurut pendapat saya ada 2 perlakuan pencatatan yang berbeda :
a. Jika dipungut ..
(dr) biaya sewa 75
(cr) hutang pada A 67,5
(cr) pajak yang harus dipungut 7,5

pada saat pembayaran :
(dr) hutang pada A 67,5
(dr) pajak yang harus dipungut 7,5
(cr) kas/bank 75

kenapa harus dicantumkan "pajak yang harus dipungut" dalam posisi "pasiva" ? karena hal ini harus sejalan dengan pasal 9 (h) UU Pajak Penghasilan bahwa pajak penghasilan bukanlah merupakan pengurang penghasilan bruto. Dan pada dasarnya PPh Pasal 4 (2) ini merupakan pph yang terutang oleh yang menerima penghasilan, hanya mekanisme pembayarannya diatur melalui pemotongan dan pemungutan oleh pemberi penghasilan.

b. Jika ditanggung….

(dr) biaya sewa 75
(cr) hutang pada A 75

pada saat pembayaran :

(dr) hutang pada A 75
(dr) PPh pasal 4 (2) 7,5
(cr) kas 82,5

kenapa harus dicantumkan "PPh pasal 4 (2)" bukan "pajak yang harus dipungut" hal ini karena prinsip "menanggung pajak" ini yang menyebabkan pengalihan kewajiban atas pajak yang terutang kepada si pemotong pajak.

3. Rekan ulili ..jika memang ada kasus demikian alangkah baiknya pada awal transaski sudah dibuat kesepakatan pula mengenai pajak2nya sehingga tidak timbul masalah dikemudian hari.
demikian pendapat saya rekan ….semoga bermanfaat

saya sependapat dengan yang disampaikan oleh rekan hanif. kalau penyewa tidak mau dipotong memang harus dengan Gross Up, dan dalam kontrak/perjanjian sewa harga sewa harus dengan harga setelah gross up, bukan 75 juta.

karena mekanismenya adalah pemotongan, maka tidak benar apabila yang menyewa menanggung beban pajak.

ya jelas posisi passiva, itu kan hutang kepada negara yang posisinya di passiva ga ada pengaruhnya ke pengurang penghasilan bruto.

saya lebih setuju dengan rekan hanif.. tidak ada kan ledger Biaya PPh.. kayanya sih menurut saya lebih kepada prinsip deductable – taxable… jadi diperkenankan

saya sependapat dengan rekan hanif..
Masalah angkanya lucu dan tidak elegan saya rasa ga bakal dipermasalahkan sama KPP secara nilai pph gros up nya lebih besar daripada tidak menggunakan gros up..semua sama2 senang,dan negara juga tidak dirugikan..

Menanggung pajak bisa saja, tetapi NDE
Gross up —> DE dan sangat dibolehkan..