Beli BKP dari Toko Non PKP dan jual BKP ke PKP

tidak ada rekan fsormin…

fp dibuat tgl 5 mei sesuai tgl ketika bkp dikirim (asumsi tgl kirim dan sj sama).
ppn terhutang sebesar 1.000 set.
dasar hukum uu ppn.
salam.

Tidak ada…

Tidak ada..

Sependapat dengan rekan Ktfd, sbb :

ini berkaitan dgn ini ya rekan fsormin:

jika ya maka jawaban saya:
berarti trans tsb dianggap seperti konsinyasi, maka anda tetap harus bikin fp saat
menyerahkan ke pt b tsb, nanti jika ternyata tidak semua brg tsb digunakan/dibeli,
maka pt b bisa bikin nota retur, demikian tanggapan saya, rekan2 lain monggo…
salam.

rekan kftd, minta penjelasannya.
Di PP 143 disebutkan:
Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

Apa dasar penerbitan tanggal 5, bukan tanggal 6?

rekan dwiputras, waduh ketemu lagi permasalahan yg sama ya he3…
fp tgl 5 karena bkp dikirim tgl tsb.
ini ada surat dirjen pajak, memang kasusnya tidak sama persis, namun bisa dijadikan
bahan diskusi.
salam.
SURAT DIRJEN PAJAK
NOMOR S-55/PJ.322/2004 TANGGAL 19 JANUARI 2004
TENTANG
PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DARI PABRIK KEPADA PERUSAHAAN LOGISTIK (PIHAK KETIGA) UNTUK DISIMPAN SEMENTARA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 11 Nopember 2003 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. PT. ABC adalah perusahaan manufaktur kembang gula dengan kantor pusat di Bogor, memiliki dua pabrik yaitu di Bogor dan Purwakarta serta kantor perwakilan di Surabaya yang keseluruhannya telah mendapatkan persetujuan pemusatan pajak terutang di Kantor Pusat Bogor.
b. Dalam rangka mempercepat pendistribusian produk, PT. ABC berencana untuk menunjuk dan bekerja sama dengan perusahaan logistik (pihak ketiga) untuk daerah pemasaran di Medan, Menado, Makasar dan Banjar Baru, yang akan bertanggung jawab untuk menangani kegiatan penyediaan tempat, bongkar muat dan pengangkutan BKP ke distributor. Pihak ketiga tersebut akan menagih ke PT. ABC berupa biaya penyediaan tempat untuk penyimpanan sementara, jasa bongkar muat dan jasa pengiriman.
c. Seluruh kegiatan administrasi mulai dari penerimaan order dari distributor, pembuatan delivery order (DO), penerbitan faktur penjualan dan faktur pajak, serta penagihan diselesaikan di PT. ABC Bogor.
d. Saudara menanyakan apakah pengeluaran BKP dari PT. ABC kepada perusahaan logistik (pihak ketiga) untuk disimpan sementara sebelum diserahkan kepada distributor telah terutang PPN.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, ditetapkan antara lain sebagai berikut:
1) Pasal 1A ayat (1) huruf a dan penjelasannya, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2) Pasal 4 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
– huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; atau
– huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 TAHUN 2002, diatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 di atas, dengan ini ditegaskan:
a. Atas penyerahan BKP dari PT. ABC kepada perusahaan logistik (pihak ketiga) untuk disimpan sementara sebelum dikirim ke distributor PT. ABC tidak terutang PPN sepanjang tidak terjadi perpindahan hak atas barang dari PT. ABC kepada perusahaan logistik tersebut, dan perusahaan logistik tersebut hanya menyerahkan jasa penyediaan tempat penyimpanan, jasa bongkar muat dan jasa pengangkutan dan bukan merupakan distributor PT. ABC.
b. Atas penyerahan BKP dari PT. ABC kepada distributor melalui perusahaan logistik tersebut terutang PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Saat terutang pajak atas penyerahan BKP tersebut adalah saat BKP dikeluarkan dari penguasaan PT. ABC (penjual) yaitu saat ada permintaan dari PT. ABC kepada perusahaan logistik untuk mengirimkan BKP kepada distributor (pembeli).
c. Atas penyerahan jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan, jasa bongkar muat dan jasa pengangkutan yang diserahkan oleh perusahaan logistik kepada PT. ABC terutang PPN sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO

@ kftd:
Oh, jadi asumsinya dikirim pake perusahaan pengiriman ya. Kalau dikirim sendiri bagaimana?

yo sami mawon alias sama saja rekan dwi, intinya adalah baik diserahkan langsung (oleh
pkp sendiri) maupun tak langsung (pake jukir), maka sudah terutang ppn…
demikian katanya uu ppn.
salam.

Terima kasih ktfd

Saya cuma masih penasaran dengan pembahasan di forum waktu itu, tapi lupa di bookmark jadinya hilang. Sampai di akhir pembahasan kira2 gini:

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 143 tahun 2000 diatur bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

Juru kirim di sini dijelaskan dalam surat penegasan direktur PP bahwa juru kirim yang dimaksud adalah juru kirim eksternal (perusahaan ekspedisi), yakni sama seperti pengusaha pengiriman barang.

Jadi, saat terutangnya adalah saat barang diserahkan langsung kepada pembeli (sesuai tanda terima pembeli) jika dikirim langsung; atau pada saat barang diserahkan kepada perusahaan ekspedisi jika dikirim lewat perusahaan ekspedisi.

Kalau ikut penjelasan itu, dan asumsi dikirim sendiri, seharusnya ilustrasi rekan Fsormin di atas dijawab begini nggak: saat terutangnya adalah tanggal barang diterima oleh pembeli, yakni tanggal 6.

Mohon penjelasannya lebih lanjut, apakah akan ada perbedaan saat terutang jika barang dikirim sendiri (pengiriman memakan waktu 1 hari atau lebih seperti contoh rekan Fsormin) dan jika dikirim lewat juru kirim.

ini tak kasih linknya:
https://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopi k=13717#pesan107277
gotta go now, bsk br diskusi lagi ya…
salam.

ortax

jumpa lagi rekan dwi… he3…
pada dasarnya penentuan saat terutang bkp tidak dibedakan antara penyerahan langsung
(oleh pkp sendiri) dan penyerahan tidak langsung (oleh pihak selain pkp sendiri), tapi
ditentukan apakah bkp tsb sudah diserahkan/dikirim atau belum dan tidak memperhatikan
pula apakah bkp tsb sudah atau belum diterima oleh pembeli.
pokoke selama bkp tsb sudah diserahkan/dikirim, ya sudah terutang ppn.
jika tidak demikian, maka akan sulit mentukan saat terutangnya ppn dalam hal hrs
memperhatikan faktor apakah bkp sudah diterima atau belum, yaitu akan berbeda
saat terutangnya antara pkp yg satu dengan pkp lainnya tergantung penerimaan bkpnya.
demikian kira2 argumentasi sy rekan, tentunya berdasarkan uu ppn lho…
salam.

Kalau tidak salah ini serupa dengan penjelasan rekan Hanif waktu itu. Tapi ada sanggahan atas argumen tsb, rekan ktfd. Ada surat penegasan yang menyebutkan bahwa definisi juru kirim pada PP 143 adalah juru kirim eksternal, dengan demikian saat terutang adalah:

1. pada saat barang diserahkan langsung kepada pembeli
2. pada saat diserahkan kepada perusahaan ekspedisi

Hal ini akan berbeda seandainya juru kirim didefinisikan sebagai juru kirim internal, sehingga saat terutangnya adalah:
1. saat diserahkan langsung kepada pembeli
2. saat diserahkan kepada bagian pengiriman (surat jalan)
3. saat diserahkan kepada perusahaan ekspedisi.

Saya pun sependapat dengan yang terakhir ini, tetapi kok terbentur sama surat penegasan tentang juru kirim itu ya? Mohon pencerahannya

jadi gini rekan dwi,
maksud dr surat dirjen pajak terlampir ini adalah dia menjelaskan kpd pt abc yg buat
fp saat bkp diserahkan ke juru kirim (persh transportasi/travel/apapun namanya)
sbg pihak ketiga di luar pt abc, bhw fp tsb telah sesuai dgn aturan dan tak termasuk
fp cacat.
jadi kita telah setuju kan ttg penyerahan ke jukir pihak ketiga ini telah terutang ppn.
yg jadi ganjalan buat rekan dwi adl bgm kl persh kita kirim bkp lewat "divisi/bagian
ekspedisi" persh kita sendiri???
kita pake contoh ekstrim saja, mis:
pabrik kita ada di tangerang, div ekspedisi ada di lampung, bkp keluar dr pabrik tangerang
tgl 1/7, lalu langsung dikirim ke div ekspedisi dan sampai di lampung tgl 3/7, lalu langsung
dikirim ke pelanggan tgl 4/7.
maka fp baru dibuat saat bkp kita kirim ke pembeli tgl 4/7 bukan tgl 1/7, karena
tgl 1/7 s/d 3/7 bkp tsb belum kita kirim ke pembeli.
jadi rekan dwi, sebaiknya tdk cuma berpatokan pd definisi yg diberikan oleh surat tsb, krn
srt tsb kan mendefinisikan hanya sebatas yg terkait dgn yg ditanyakan alias hanya
berlaku utk keadaan tsb dan bukan utk keadaan yg umum.
moga2 jadi jelas dan gak tambah mumet he3…
salam.

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 932/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI TANGGAL FAKTUR PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 5 September 2005 hal Permohonan Penjelasan dan
Penegasan Mengenai Tanggal Faktur Pajak, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT ABC membuat Faktur Pajak untuk transaksi dengan PT XYZ pada saat Barang Kena Pajak
diserahkan kepada juru kirim atau transporter yang ditunjuk PT ABC.
b. PT XYZ tidak dapat menerima Faktur Pajak yang dikeluarkan PT ABC karena tanggal Faktur
Pajak sebelum tanggal penerimaan barang. PT XYZ menganggap Faktur Pajak tersebut
sebagai Faktur Pajak cacat sesuai dengan Surat Dirjen Pajak Nomor S-170/PJ.52/2005
tanggal 7 Maret 2005 tentang Faktur Pajak Yang Dibuat Pada Tanggal Sebelum Tanggal
Pengiriman Barang Kena Pajak.
c. Menurut PT ABC berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, mengatur bahwa terutangnya Pajak atas
penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang
bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada
pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak
tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
d. Atas permasalahan di atas Saudara mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
1). Apakah Faktur Pajak yang Saudara buat dengan tanggal yang sama dengan atau lebih
dari tanggal penyerahan BKP pesanan pembeli kepada juru kirim atau pengusaha
jasa angkutan yang Saudara sewa tetapi sebelum tanggal penerimaan barang oleh
pembeli dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat?
2). Apakah menurut peraturan tersebut di atas tidak dibedakan siapa yang menyewa juru
kirim/pengusaha jasa angkutan/transporter, baik yang disewa oleh penjual maupun
pembeli, sepanjang penjual sudah menyerahkan BKP pesanan pembeli untuk dikirim
ke alamat pembeli kepada juru kirim/pengusaha jasa angkutan, pada saat itulah
pajak terhutang dan penanggalan Faktur Pajak sama dengan tanggal penyerahan
BKP kepada transporter?

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan surat Saudara pada
butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
a. Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara
langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat
Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha Jasa Angkutan.
b. Juru kirim atau Pengusaha Jasa Angkutan adalah orang atau badan yang melakukan usaha
pengangkutan atau pengiriman baik yang mempunyai kontrak usaha dengan pembeli
maupun dengan penjual.