Berita

  • 9 Jul 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Pajak Korporasi Serempak Turun

Dalam publikasi yang dirilis kemarin, OECD mencatat bahwa rata-rata pajak korporasi untuk seluruh yurisdiksi adalah 20,6% pada 2020.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 20,7% dan 28,0% pada 2000.

OECD mencatat dari 109 yurisdiksi yang dicakup, 21 negara memiliki pajak perusahaan tarif sama dengan atau di atas 30% pada 2020, di mana India memiliki tarif pajak perusahaan tertinggi, yakni 48,3%.

Sementara itu, 12 yurisdiksi tidak memiliki rezim pajak perusahaan. Dua yurisdiksi lainnya, yakni Barbados dan Hongaria, memiliki tarif pajak perusahaan positif kurang dari 10%.

“Hongaria juga memiliki Pajak bisnis lokal yang tidak menggunakan laba perusahaan sebagai basisnya,” tulis OECD dalam Corporate Tax Statistics Second Edition yang dikutip Bisnis, Rabu (8/7).

Jika membandingkan tarif pajak perusahaan antara 2000—2020, sebanyak 88 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih rendah pada 2018, 15 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang sama, dan 6 yurisdiksi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Adapun kenaikan pajak terbesar sekitar 2000—2020 terjadi di Andorra dan Chile (keduanya pada 10 poin persentase) serta Maladewa (15 poin persentase). Sebelum dekade ini, Andorra dan Maladewa tidak memiliki rezim pajak perusahaan.

Dalam laporannya, OECD juga menunjukkan bahwa PPh badan masih menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah di seluruh dunia dengan rata-rata 14,6% dari total pendapatan pajak di 93 yurisdiksi pada 2017, dibandingkan dengan 12,1% pada 2000. 

Pajak perusahaan bahkan lebih penting di negara-negara berkembang, yakni 18,6% dari semua pendapatan pajak di Afrika dan 15,5% di Amerika Latin dan Karibia, dibandingkan dengan 9,3% di OECD.

Tren penurunan pajak korporasi ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan memangkas tarif PPh badan.

Namun, bagi Indonesia kebijakan ini memiliki konsekuensi yang berat mengingat PPh badan cukup signifi kan dalam struktur pajak nasional.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, ada kekurangan dan kelebihan bagi pemerintah jika menggantungkan struktur penerimaan pada pajak tertentu.

Dia memberi contoh, saat ini struktur pajak di Indonesia masih bergantung pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh perusahaan yang berkontribusi sekitar 50%—60%.

“Dengan kondisi ini, akan sangat rentan jika Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Namun kebalikannya, akan sangat meningkat jika kinerja ekonomi membaik,” kata dia.

SUMBER LAIN

Menurutnya, untuk kasus Indonesia, proporsi pajak badan sudah cukup baik. Hanya saja, dengan tantangan seperti saat ini ketika terjadi pelemahan ekonomi akibat Covid-19, seyogianya pemerintah mulai mencari sumber penerima pajak dari pos lain, salah satunya pajak orang pribadi nonkaryawan.

Apalagi, jika melihat proporsinya, sumbangan PPh pribadi terhadap total penerimaan PPh hanya berada di kisaran 1%—2%. Artinya, potensi untuk menggali pajak dari pos ini masih relatif besar.

“Apalagi jika berkaca pada target repatriasi yang tidak tercapai pada program tax amnesty 2017 silam, masih ada potensi untuk melakukan intensfikasi untuk memeriksa wajib pajak yang menyimpan penghasilan di luar negeri,” jelasnya.

Selain wajib pajak di luar negeri, kata Yusuf, perkembangam zaman berpotensi memunculkan profesi-profesi yang tidak terkategorikam sebagai karyawan, misalnya wajib pajak yang mendapatkan penghasilan melalui media sosial.

“Ini juga masih digali oleh pemerintah dalam rangka meningkatkanpenerimaan pajak orang pribadi,” kata dia.

Di sisi lain, OECD juga memberikan gambaran tentang perilaku dari perusahaan-perusahaan global yang dirangkum dalam empat temuan.

Pertama, ada ketidaksejajaran antara lokasi laba dilaporkan dan lokasi di mana kegiatan ekonomi terjadi.

Dalam hal ini perusahaan global di pusat investasi melaporkan laba yang relatif tinggi dibandingkan dengan karyawan dan aset berwujud.

Kedua, pendapatan per karyawan cenderung lebih tinggi di mana tarif corporate income tax wajib nol di pusat investasi.

Ketiga, rata-rata pendapatan pihak terkait dalam total pendapatan lebih tinggi untuk perusahaan global di pusat investasi.

Keempat, komposisi aktivitas bisnis berbeda antarkelompok yurisdiksi, dengan aktivitas bisnis utama di pusat investasi adalah memegang saham. 


  • 9 Jul 2020
  • Harian Bisnis Indonesia