Berita

  • 26 Jun 2020
  • Harian Bisnis Indonesia

Pemerintah Pangkas PPh Korporasi

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menurunkan tarif wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas melalui PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. 

Dalam beleid baru tersebut pemerintah menyebutkan bahwa tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak WP badan dibagi dua yakni 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% untuk 2022. 

WP badan yang masuk dalam cakupan insentif tersebut berbentuk PT dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% serta memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif. 

Adapun persyaratan tertentu dalam beleid ini adalah saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, di mana masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. 

Selain itu, ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak dilakukan oleh wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

Kendati demikian, WP badan yang melakukan buyback saham dan memiliki hubungan afi liasi tidak bisa menggunakan fasilitas fi skal berupa tarif pajak lebih rendah 3% dari tarif WP badan yang diatur dalam PP ini. 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Sementara itu, pemerintah telah menunjuk enam pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai wajib pungut atau wapu. Penunjukan ini merupakan amanah dari PMK No. 48/2020. 

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, rencananya keenam wajib pungut itu akan diumumkan pada bulan depan. 

“Awal Juli sudah ditunjuk, jadi yang sudah ditunjuk sudah memungut PPN,” kata dia, Kamis (25/6). 

Suryo mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur, pelaku PMSE yang telah ditunjuk tersebut nantinya akan menyetorkan PPN yang dipungut pada masa setelah penunjukan wajib pajak.

Adapun saat ini otoritas pajak terus melakukan komunikasi dengan pelaku PMSE. Suryo berharap makin banyak pelaku PMSE yang menjadi wajib pungut. 

“Ini aturannya sedang dalam proses, jadi yang enam sudah ready Agustus,” jelasnya. 

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji dalam wawancara dengan Bisnis belum lama ini mengatakan, pemerintah bisa menunjuk pihak manapun untuk menjadi wajib pungut selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, mekanisme mengenai pungutan PPN tidak ada polemik. “Karena ini pajak konsumsi, dan pemerintah tinggal mengadopsi dengan yang selama ini diterapkan. Jadi clear,” katanya. 

Dia menambahkan, yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas transaksi barang dan jasa melalui PMSE. 

“Ini [mekanisme pajak penghasilan] yang perlu segera dirumuskan oleh pemerintah,” ujarnya


  • 26 Jun 2020
  • Harian Bisnis Indonesia