https://ortax.org/pemerintah-siapkan-insentif-ppn-untuk-industri-perhiasan Ortax id 2026-10-01T13:15:00.000Z Pemerintah Siapkan Insentif PPN untuk Industri Perhiasan https://ortax.org/ptkp-2027-direncanakan-naik-pemerintah-masih-hitung-besaran-baru Ortax id 2026-10-01T10:45:00.000Z PTKP 2027 Direncanakan Naik, Pemerintah Masih Hitung Besaran Baru https://ortax.org/paket-insentif-pajak-2027-pph-21-dtp-diperluas-ke-seluruh-sektor-ppn-dtp-rumah-tetap-berlanjut Ortax id 2026-10-01T10:15:00.000Z Paket Insentif Pajak 2027: PPh 21 DTP Diperluas ke Seluruh Sektor, PPN DTP Rumah Tetap Berlanjut https://ortax.org/rancangan-perpres-penyatuan-atap-pengadilan-pajak-ditargetkan-terbit-oktober-2026 Ortax id 2026-10-01T09:35:00.000Z Rancangan Perpres Penyatuan Atap Pengadilan Pajak Ditargetkan Terbit Oktober 2026 https://ortax.org/coretax-djp-downtime-dini-hari-layanan-pjap-ikut-terdampak Ortax id 2026-09-30T15:10:00.000Z Coretax DJP Downtime Dini Hari, Layanan PJAP Ikut Terdampak https://ortax.org/ajukan-pembetulan-spt-tahunan-persetujuan-pengangsuran-atau-penundaan-pembayaran-pajak-tidak-berlaku Ortax id 2026-09-30T14:52:00.000Z Ajukan Pembetulan SPT Tahunan, Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Tidak Berlaku https://ortax.org/potensi-retribusi-ipr-rp-28-miliar-dprd-ntb-dorong-percepatan-legalitas Ortax id 2026-09-30T12:30:00.000Z Potensi Retribusi IPR Rp28 Miliar, DPRD NTB Dorong Percepatan Legalitas https://ortax.org/per-12-2026-pegawai-bisa-ditunjuk-jadi-penandatangan-bukti-potong-pph Ortax id 2026-09-30T10:56:00.000Z PER 12/2026: Pegawai Bisa Ditunjuk Jadi Penandatangan Bukti Potong PPh https://ortax.org/akademisi-ruu-perampasan-aset-perlu-batasi-nominal-aset-tindak-pidana-pajak Ortax id 2026-09-30T10:15:00.000Z Akademisi: RUU Perampasan Aset Perlu Batasi Nominal Aset Tindak Pidana Pajak https://ortax.org/per-11-2025-diubah-pembetulan-spt-tak-lagi-pakai-skema-delta Ortax id 2026-09-30T09:52:00.000Z PER 11/2025 Diubah, Pembetulan SPT Tak Lagi Pakai Skema Delta https://ortax.org/djp-terapkan-spp-tdln-5-bank-dan-1-fintech-jadi-pemungut-ppn Ortax id 2026-09-30T09:10:00.000Z DJP Terapkan SPP-TDLN, 5 Bank dan 1 Fintech Jadi Pemungut PPN https://ortax.org/spp-tdln-berlaku-penyedia-jasa-luar-negeri-wajib-tambahkan-ppn-ke-harga Ortax id 2026-09-29T15:31:00.000Z SPP-TDLN Berlaku, Penyedia Jasa Luar Negeri Wajib Tambahkan PPN ke Harga https://ortax.org/analisis-industri-dalam-penerapan-pkku-sesuai-pmk-172-2023 Ortax id 2026-09-29T15:22:00.000Z Analisis Industri dalam Penerapan PKKU sesuai PMK 172/2023