Forum Replies Created

Viewing 1 - 9 of 9 posts
  • yuliyono

    Member
    7 June 2008 at 8:24 pm
    Originaly posted by ronchoi:

    PPN Listrik Perusahaan

    Maksudnya perush menghasilkan listrik apa perusahaan membayar tagihan listrik, bung? Tapi keknya klo Anda mencantumkan peraturan itu, saya menduganya kasus yang kedua ya?

    Setahu saya, KEP tersebut mengatur bahwa (salah satunya) bukti pembayaran rek listrik dapat dikreditkan karena dipersamakan dengan FP standard sepanjang memenuhi kriteria Pasal 1 KEP-522/PJ/2000 yang diubah dengan KEP-312/PJ/2001 tersebut, yaitu:
    ——
    Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :
    1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
    2. Nama dan alamat penerima dokumen;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
    4. Jumlah satuan barang apabila ada;
    5. Dasar Pengenaan Pajak;
    6. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
    —-

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 5:44 pm
    Originaly posted by jeffry:

    Bisa aja pak tapi rasanya manfaat yang diperoleh tidak ada, lebih baik tetap aja non PKP


    Belum tentu bung. Untuk menarik pelanggan yang notabene adalah PKP yang memerlukan FP standard ketika membeli BKP dan/atau JKP, maka hal tersebut hanya dapat dipenuhi kalo Anda jadi PKP, kan?

    Misal, perush tepung-khusus yang beromzet 550jt setahun, menjual tepungnya ke perusahaan kayu lapis yang adalah PKP produsen berfokus ekspor, tentu saja perlu FP standard PPN Masukan untuk bisa mengajukan restitusi…

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 5:38 pm
    Originaly posted by jeffry:

    menurut saya untuk mendapatkan bukti pembayaran dari biaya entertainment yang perusahaan keluarkan cukup sulit, karena setahu saya jika rekan bisnis dari perusahaan itu di entertain di diskotik apakah kita bisa mendapatkan buktinya?

    …benarkah? apakah tidak bisa mendapatkan bukti dari diskotek?

    Maaf, saya belum pernah 'main' ke diskotek, baru ke tempat karaoke keluarga gitu, dan ada kok 'struk' yang saya terima ketika saya membayar tagihannya…

    Atau lebih aman, Anda siapkan sendiri semacam 'kuitansi' (dengan asumsi Anda hilangkan segala macam perasaan "ah, repot", "ah, gengsi") yang siap untuk ditandatangani jika menjamu relasi…karena menurut saya bukti pendukung menjadi senjata 'pamungkas' yang manjur ketika dilakukan rekonsiliasi fiskal…dan ketika berhadapan dengan pemeriksa….

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 5:30 pm
    Originaly posted by budianto:

    bukannya petugas pajak kebanyakan lulusan dari STAN

    ….terus kenapa bung, klo lulusan STAN?

    Maaf, mungkin juga kebanyakan penyakit orang indo begitu, ya? Hanya bisa di satu bidang, padahal dari SD uadah dijejali pelajaran yang beragam…mohon dimengerti jika kondisinya begini, "from 7 to 5 cuman ngulik PPN yang segambreng peraturannya terus tidak sempat 'mendalami' jenis pajak yang lain",

    Bagaimana jika pertanyaannya dibalik, apakah seseorang di perush swasta juga 'serba-tahu' perush-nya? Contoh: akuntan, apakah dia tahu bagaimana cara kerja mesin bubut yang di pabrik? apakah operator mesin bubut tahu bagaimana menjurnal penyusutan mesin bubut yang dioperasikannya?

    Maaf, bukan justifikasi ya, hanya saja mohon permaklumannya, apalagi bukankah Anda tidak mau 'disesatkan' apabila petugas yang 'kurang' kompeten memberikan informasi kepada Anda?

    Yah, semoga dengan adanya AR, keluhan soal 'kepandaian-orang-pajak-soal-pajak' tidak lagi Anda permasalahkan, dan yang jelas, Anda silakan konsultasi ke AR Anda jika kurang mengerti akan suatu hal…tentang pajak tentunya.

    Terima Kasih!

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 5:11 pm
    Originaly posted by adyudha:

    Tapi bagaimana dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dengan pemeriksa pajak pak? Soalnya pemeriksaan berlangsung lama akibat mutasi dan pemeriksa yang lama 'katanya' tidak memberitahukan kondisi pemeriksaan yang sudah berjalan.

    Bagaimana ini?

    Saran saya (jika masih KPP non-modern) coba sekali lagi dihubungi seksi yang memeriksa bung, masalahnya aturan tentang pemeriksaan begitu jelas termasuk soal jangka waktu penyelesaian dan penggantian pemeriksa jika ada hal-hal yang memungkinkan….jika masih tidak jelas, mengapa Anda tidak mencoba menghadap kepala KPP tempat perush terdaftar dan sedang diperiksa itu?

    Originaly posted by wiguna:

    itulah ketidakadilan pajak di indonesia

    Mungkin lebih baik kalau dikatakan saling mengingatkan saja, yang jelas ada sanksi bagi suatu pemeriksaan yang melewati jangka waktu baik bersifat kepegawaian bagi petugas atau prosedural penghentian atau percepatan pemeriksaan…

    Originaly posted by wiguna:

    sering surat keberatan WP dianggap tidak sah untuk menghindari jangka waktu penyelesaian 12 bulan itu, sehingga akhirnya berlarut-larut seperti yang dialami oleh adyudha

    Bagaimana kalau senyatanya memang tidak sah, bung? Namun, memang bila suatu surat dinyatakan tidak sah, KPP berkewajiban memberitahukannya ke WP ybs.

    Terima Kasih!

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 4:43 pm

    Menambahkan…

    Soal bea entertainment sangat-sangat sensitif (cenderung debatable), maka Anda harus benar-benar melengkapi seluruh pengeluaran dengan bukti, tidak hanya sekadar Daftar Nominatif….jadi setiap menjamu relasi/kolega jangan lupa simpan bukti pembayarannya…

    Terima Kasih!

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 4:36 pm
    Originaly posted by mardi:

    …. Tapi yang namanya berurusan dengan birokrasi kan sulit gituuu… belum kalo ketemu petugas yang nakal… jadi mending kompensasi aja…

    Maaf bung Mardi, bisa tidak kita hilangkan secara bersama-sama pandangan bahwa petugas pajak nakal? Sepengalaman saya malah, biasanya kadang petugas itu ditawari oleh PKP, jadi bagaimana? Kenakalan dipancing! Dan, saya sangat mengharapkan tidak ada lagi pancing-memancing di DJP untuk ke depannya. Buktikan sendiri di kantor modern yang sedang dirintis DJP….

    Yang saya bisa sarankan, jangan pernah takut diperiksa, unless Anda berbuat kesalahan. Misal dalam rangka restitusi, jika seluruh kelengkapan yang dipersyaratkan telah Anda penuhi, niscaya tak akan ada petugas yang 'akan berbuat nakal' kepada Anda.

    Terima Kasih!

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 4:22 pm

    Ikut nambahin…

    silakan search peraturan ini Keputusan Menteri Keuangan – 571/KMK.03/2003, 29 Desember 2003, di bagian peraturan ortax.org

    Itu peraturan tentang batasan pengusaha kecil yang mana jika tidak termasuk dalam batasan tersebut maka seorang atau badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib mendaftarkan diri u/ dikukuhkan sebagai PKP…dan sesuai dengan yang ada di ortax, KMK tersebut belum diubah.

  • yuliyono

    Member
    5 June 2008 at 4:15 pm

    Ikut nimbrung ya…

    Rasa-rasanya untuk akibat 'kelancangan' menerbitkan FP before dikukuhkan sebagai PKP bung abinzz sudah mengetahuinya kan? Sanksi 2% dari DPP (like Mr. Pras said) dan akibat hukum FP bagi penerima yang tidak dapat dikreditkan. Nah, menurut saya, when PT. QWE mengurus PKP pasti dilakukan pemeriksaan lapangan o/ KPP tempat terdaftar toh? Apakah pemeriksa tidak langsung menindak pelanggaran tersebut? Sekaligus memberikan pengarahan untuk perbaikan administrasi selanjutnya?

    Untuk keinginan Anda yang berharap agar PT. QWE tidak diperiksa tentu saja 'tidak-masuk-akal' bukan? Bahkan, Anda sendiri menyebutkan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kesalahan?

    Saran saya, tidak perlu takut untuk diperiksa. Yang jelas Anda harus tahu konsekuensi kesalahan tersebut yang mana PT. QWE dikenakan sanksi. Asal bisa menunjukkan itikad baik, bukan disengaja membuat FP fiktif, niscaya tidak akan tersangkut ke masalah pidana…dan JANGAN SEKALI-SEKALI ANDA MAU UNTUK DIAJAK KONGKALIKONG DENGAN PETUGAS. Termasuk jangan pula Anda yang menawarkan…….

    Semoga masalah PT. QWE bisa cepat selesai, jika masih bingung silakan hubungi AR perusahaan di KPP tempat terdaftar (jika sudah modern).

    Terima Kasih.

Viewing 1 - 9 of 9 posts