Forum Replies Created

Viewing 1 - 7 of 7 posts
  • surawijaya

    Member
    27 February 2014 at 4:24 pm
    Originaly posted by anandi:

    tidak ada rekan.
    sebelumnya kami telp ke KPP menanyakan SP2, mereka selalu bilang masih dlm proses.

    jadi apa yang harus dilakukan rekan?
    apa kami harus tulis surat mengenai otomatisasi persetujuan restitusi?
    bagaimana dengan UU-nya?

    berdasarkan Pasal 17B ayat (2) UU KUP, SKPLB harus terbit pada bulan ke 13. DJP tidak bisa apa-apa lagi.
    jadi, apa yang dapat dilakukan wajib pajak?
    minta SKPLB sesuai SPTLB!
    jangan lupa tembusan ke Kanwil dan Kantor Pusat DJP.

    WP berhak minta imbalan bunga yang dihitung sejak bulan ke 14
    maksudnya, bulan ke 14 setelah permintaan restitusi dihitung bulan pertama 🙂

    salaam

  • surawijaya

    Member
    27 February 2014 at 4:24 pm
    Originaly posted by anandi:

    tidak ada rekan.
    sebelumnya kami telp ke KPP menanyakan SP2, mereka selalu bilang masih dlm proses.

    jadi apa yang harus dilakukan rekan?
    apa kami harus tulis surat mengenai otomatisasi persetujuan restitusi?
    bagaimana dengan UU-nya?

    berdasarkan Pasal 17B ayat (2) UU KUP, SKPLB harus terbit pada bulan ke 13. DJP tidak bisa apa-apa lagi.
    jadi, apa yang dapat dilakukan wajib pajak?
    minta SKPLB sesuai SPTLB!
    jangan lupa tembusan ke Kanwil dan Kantor Pusat DJP.

    WP berhak minta imbalan bunga yang dihitung sejak bulan ke 14
    maksudnya, bulan ke 14 setelah permintaan restitusi dihitung bulan pertama 🙂

    salaam

  • surawijaya

    Member
    27 February 2014 at 4:24 pm
    Originaly posted by anandi:

    tidak ada rekan.
    sebelumnya kami telp ke KPP menanyakan SP2, mereka selalu bilang masih dlm proses.

    jadi apa yang harus dilakukan rekan?
    apa kami harus tulis surat mengenai otomatisasi persetujuan restitusi?
    bagaimana dengan UU-nya?

    berdasarkan Pasal 17B ayat (2) UU KUP, SKPLB harus terbit pada bulan ke 13. DJP tidak bisa apa-apa lagi.
    jadi, apa yang dapat dilakukan wajib pajak?
    minta SKPLB sesuai SPTLB!
    jangan lupa tembusan ke Kanwil dan Kantor Pusat DJP.

    WP berhak minta imbalan bunga yang dihitung sejak bulan ke 14
    maksudnya, bulan ke 14 setelah permintaan restitusi dihitung bulan pertama 🙂

    salaam

  • surawijaya

    Member
    17 March 2011 at 2:54 pm
    Originaly posted by issei:

    uang yang sudah di keluarkan di masukan ke dalam biaya??

    uang apa ya?
    uang komisi?
    kalau ya, emang jadi biaya, kan biaya komisi

  • surawijaya

    Member
    17 March 2011 at 2:49 pm

    pertama disebut perusahaan :

    Originaly posted by fariedz:

    Salam Rekan-Rekan Ortax. begini \, perusahaan kami menyelenggarakan job fair, dan diadakan di aula perusahaan kami.apakah perusahaan kami dipotong pph 23 atau 4(2).atau kena dua-duanya.

    kedua disebut universitas :

    Originaly posted by fariedz:

    kami adalah universitas yang termasuk dalam jasa pendidikan. tapi salah satu unit kami yg mngadakan event tersebut. jadi bila kami mnggunakan jasa EO bru kami yg potong pph ps 23. bukan bgtu?

    saran saya :
    informasi harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
    apakah universitas itu perusahaan?
    apakah universitas dan "unit kami" itu subjek terpisah?
    Kalau subjek pajaknya sama kan tidak ada potput

  • surawijaya

    Member
    28 April 2008 at 5:13 pm

    harta tidak berwujud.

  • surawijaya

    Member
    28 April 2008 at 5:12 pm

    "Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta"
    penggunaan harta sebagaimana dimaksud disini secara tradisional diartikan sebagai penggunaan "harga berwujud". dan saya pikir belum LAZIM ada sewa tidak harga tidak berwujud. paling beli harta tidak berwujud. atau royalti atas penggunaan harta tidak berwujud.

    jadi masalahnya, apakah server tempat tersedianya "kantor virtual" tersebut masuk dalam kategori harta yang disewakan?

    harus diperhatikan bahwa server bukan hanya "kantor virtual". bagaimana perlakuan atas hosting web site?

    jika hosting web site dianggap sebagai sewa harta, berarti kantor virtual juga sewa harta. dan memang kemungkinan ke depan, akan banyak wajib pajak yang memiliki usaha dengan kantor yang "VIRTUAL" bahkan tidak jelas server-nya. ini masalah baru.

    bukankah sekarang sudah banyak aplikasi office yang on-line? media menyimpanan juga bisa on-line dong!

Viewing 1 - 7 of 7 posts