Forum Replies Created

Viewing 1 - 13 of 13 posts
  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:59 pm

    (V)

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:56 pm

    denda saja mas pasal 7 KUP
    nominalnya tergantung jenis sptnya
    apakah tahunan, masa, atau PPN

    klo disitu ada kurang bayar yang telat setor denda 2%/bulan Pasal 9 ayat 2a KUP

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:45 pm

    kata kuncinya

    Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh final ini, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. (Pasal 10 ayat (3) PMK-107/PMK.011/2013)

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:43 pm

    suruh AR baca aturan ini

    Penyetoran :
    WP wajib menyetor PPh final ini ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 10 ayat (1) PMK-107/PMK.011/2013)
    Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
    Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) .
    Bila melalui ATM, ketentuannya : PER-37/PJ/2013
    Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (bisa melalui ATM pada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA (S-1737/PJ.09/2013))
    Penyetoran ini dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar.
    Atas penyetoran ini, Wajib Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
    Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
    Prosedur cetak ulang BPN disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang bersangkutan.
    BPN termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
    BPN setidak-tidaknya mencantumkan elernen-elemen sebagai berikut:
    Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
    Nomor Transaksi Bank (NTB);
    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    Nama Wajib Pajak;
    Kode Akun Pajak;
    Kode Jenis Setoran;
    Masa Pajak;
    Tahun Pajak;
    Tanggal transaksi; dan
    Jumlah nominal pembayaran.
    Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM ini diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan :
    Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
    Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) .
    Pelaporan :
    Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh final ini wajib menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 10 ayat (2) PMK-107/PMK.011/2013)
    Ketentuan mengenai pelaporan SPT Masa PPh ini diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014, sehingga atas keterlambatan pelaporan (sesuai tanggal validasi NTPN) masa Juli-Desember 2013 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Butir E angka 2 huruf b SE-32/PJ/2014)
    Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh final ini, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. (Pasal 10 ayat (3) PMK-107/PMK.011/2013)
    Wajib Pajak yang menyetor PPh yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): (Butir F angka 4 SE-42/PJ/2013)
    kolom Uraian diisi dengan "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu";
    kolom KAP/KJS diisi dengan "411128/420".
    Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). (Butir E angka 8 SE-32/PJ/2014)

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:41 pm

    bisa sekali klo lb pun bisa direstitusi

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:40 pm

    klo baru berdiri tarif umum pasal 17
    klo udah lama pph final pp 46 2013

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:39 pm

    PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JAMSOSTEK ATAU PREMI ASURANSI LAINNYA

    1. premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) (Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja

    merupakan biaya bagi perusahaan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008)

    Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.(Lampiran PER-31/PJ/2012)

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:37 pm

    jawabannya panjang mbak..
    baca ini dulu baru tanya per kasus https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/12/penje lasan-singkat-tentang-psak-46/

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:32 pm

    diakui bro jangan dikoreksi
    Accrued Revenues khan pendapatan yang udah boleh diakui tapi belum diterima pembayarannya dan belum dicatet.

    terutang ppn karena jasa sudah diserahkan

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:24 pm

    Klo biaya yg digunakanan untuk mendapat penghasilan non final tercampur dan tidak dapat dipisahkan dihitung secara proporsional berdasarkan omset non final dbagi seluruh pendapatan/omset

    bisa mekanisme koreksi fiksal positif dan negatif

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:20 pm

    cari di contoh perhitungan pph 21 upah harian
    krn non npwp tarif lebih tinggi 20%

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:19 pm

    klo diaudit memang harus dilaporkan

    Lihat UU KUP Terbaru bro
    Pasal 4

    (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
    (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasiian Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasiian Kena Pajak.
    (4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalan laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.
    (4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak Jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b.

    klo mengatakan tidak diaudit buat pernyataan aja tidak diaudit ttp konsekuensinya bila ternyata diaudit, maka akan timbul beberapa transaksi di Badan Usaha itu yang nantinya akan terendus bahwa kita sudah melakukan audit KAP yaitu:
    1. KAP tentunya akan menerbitkan Faktur Pajak atas pembayaran jasa kita kepada mereka atas penyerahan baik itu termin/pembayaran lunas atas Fee Audit tersebut. Ini jelas dalam transaksi kita tercatat kita telah menggunakan KAP untuk melakukan audit Laporan keuangan kita
    2. Atas penghasilan KAP, kita wajib memotong PPh Pasal 23 atas jasa KAP tersebut. Ini jelas juga kita akan tercatat telah menggunakan jasa KAP.
    3. Tentunya yang terakhir adalah aliran kas/bank kita jelas-jelas dalam buku besar / transaksi harian menyatakan ada pembayaran ke KAP untuk jasa audit.Dalam hal, laporan audit tidak dilampirkan itu sah-sah saja karena itu hak masing-masing Perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi sampai saat ini, AR2 juga sudah pandai dan lihai menilai suatu laporan keuangan, misal:

    1. Dalam neraca tercatat Perusahaan tersebut memiliki pinjaman/hutang kepada Bank dan terlebih adalah Bank BUMN di atas 5 Miliar, ketentuan Bank BUMN sendiri juga meminta laporan audit dan para petugas pajak sudah memahami ketentuan ini, sehingga pastinya mereka akan menyurati untuk meminta laporan audit KAP. Apabila kita tidak membalas surat tersebut dan tidak mengakui bahwa laporan diaudit, petugas pajak biasanya akan konfirmasi juga ke Bank tempat WP ini mempunyai pinjaman Bank.

    2. Kemudian suatu BPR, dengan aset di atas Rp.10 Miliar juga sudah audit KAP, apabila tidak melampirkan ya disurati juga, namun khusus BPR saya kira mematuhilah karena juga diawasi oleh BI.

    3. Petugas pajak dari pengalaman saya berurusan dengan AR2 lebih menyarankan laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT adalah hasil audit KAP.
    4. Itulah mengapa saran saya agar laporan audit tersebut dilampirkan dan dilakukan pembetulan dalam SPT Tahunannya.

  • mujitrisno

    Member
    22 February 2016 at 5:05 pm

    b
    salah

Viewing 1 - 13 of 13 posts