Forum Replies Created

Viewing 1 - 15 of 17 posts
  • acan

    Member
    10 March 2008 at 10:49 am

    silahkan lihat KEP – 171/PJ./2002 jo KEP – 513/PJ./2001 jo KEP – 547/PJ./2000 termasuk lihat ralat KEP – 171/PJ./2002

  • acan

    Member
    5 March 2008 at 4:04 pm

    pak onorus sudah melaporkan ke kpp atas pembetulan tersebut belum. kalau sudah melaporkan ternyata masih terdapat kesalahan maka seharusnya membuat pembetulan lagi karena 1. efek dari kesalahan tadi adalah dobel PM. kalau status spt lb kompensasi maka pada saat dilakukan pemeriksaan maka akan dikenakan sanski 100%. 2. faktur pajak yang benar belum dilaporkan. kalau diperiksa akan kena koreksi karena faktur belum dilaporkan.
    kalau bapak belum melaporkan spt yang salah tadi, bapak bisa hapus spt (datanya nggak hilang) trus masuk kembali ke program lagi tampilkan data pm pilih data yang salah, hapus data (fasilitas hapus ada dibawah).

  • acan

    Member
    5 March 2008 at 3:03 pm

    ver 25 feb masih ada masalah dimana pegawai tidak ber npwp atau pemegang saham tidak ber npwp tidak dapat diinput. saya udah coba secara manual, nggak bisa masuk. ada versi 28 feb 08. silahkan minta ke ar atau mungkin bisa ke situs pajak

  • acan

    Member
    5 March 2008 at 3:01 pm

    espt ver 25 feb udah ada penggantinya tanggal 27.
    mungkin penyempurnaan sebelumnya yang tidak bisa memasukkan pegawai atau pemegang saham yang tidak ber NPWP. saya belum coba. cara upload ke forum ini gema ya? filenya cukup besar

  • acan

    Member
    5 March 2008 at 2:59 pm

    sebenarnya kalau bapak punya AR bisa minta tolong aja ke AR nya untuk buka espt1107.mdb nya. data yang salah dihapus langsung dari data base. itu yang selama ini kami lakukan.

  • acan

    Member
    5 March 2008 at 2:57 pm

    terima kasih atas informasinya. saya sedang nyari-nyari psak 24 tapi belum dapet.

  • acan

    Member
    4 March 2008 at 8:32 am

    pemahaman saya mengenai double taxation adalah jika atas obyek yang sama dipajakai 2x dan semuanya tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang dipotong.
    kalau masalah pajak yang sudah dipotong dan amsih dapat dikreditkan termasuk double taxation, mari kita perbandingkan dengan PPh 23 atau PPN untuk wp badan.
    PPN dikenakan 10% dari harga jual secara keseluruhan (misalnya wp pedagang). nah dalam 10% yang merupakan PK terdapat pemungutan 10% pada saat pembelian barang (PM). PM tersebut kan dikurangkan lagi jadi nettonya ya PK-PM.
    Trus PPh 23 badan. Kan penerima penghasilan sudah dipotong PPh 23 pada saat menerima penghasilan atau pembebanan. Penghasilannya dikenakan lagi tarif PPh 23 dan PPh yang sudah dipotong dapat dikreditkan.
    Sekarang yang dimaksud double taxation disini seperti apa? kalau memang mekanisme sebagaimana kasus deviden, saya rasa banyak sekali ya double taxation dinegara kita. Trus kalau tidak ada pemotongan PPh 23 maka tidak ada cek and balance untuk mekanisme pelaporan penghasilan.

  • acan

    Member
    3 March 2008 at 10:00 am

    hallo semua, mau nanya nih.
    Bagaimana sih perlakuan perpajakan yang berkaitan dengan PSAK 24? wajibkah kita melakukan perhitungan untuk keperluan laporan keuangan komersial dan bagaimana perlakuan PPh pasal 21 nya?

  • acan

    Member
    3 March 2008 at 8:03 am

    dalam uu (pajak) tidak seharusnya ada analogi. kita lihat aturannya bagaimana kalau tidak diatur maka kita kembali ke aturan yang lebih tinggi (UU). Dalam kasus ini, retur ekspor tidak diatur secara khusus sementara retur atas penyerahan lokal ada aturan khususnya sebagaimana disebut sdr fiskus. dengan demikian kita mengikuti aturan yang ada untuk retur atas penyerahan lokal sementara retur ekspor kita lihat lagi ke aturan dasarnya.

    kita kan juga tidak bisa mengatakan begini : atas impor mesin oleh pengusaha di kawasan berikat (yg berkaitan dengan produksi) kan tidak dipungut PPN maka atas pembelian mesin dari pengusaha DN (bukan impor) juga seharusnya mendapat fasilitas yang sama. kan tidak bisa seperti itu. fasilitas impor mesin diatur dalam peraturan ttg kawasn berikat sedang atas penyerahan dari pengusaha lokal memakai PP No 7 tahun 2007 jo PP No 31 tahun 2007.

    smoga dapat diterima

  • acan

    Member
    29 February 2008 at 11:42 am

    tgl pembuatan FP Lengkapnya adalah sbb: (Per-159)
    Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :
    a.pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
    b.pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
    c.pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
    d.pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
    e.pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan

    Begitu kira-kira

  • acan

    Member
    29 February 2008 at 8:15 am

    Saya setuju dengan fiskus.
    PPh pasal 23 yang sudah dipotong kan sebenarnya DIKEMBALIKAN secara tidak langsung dalam bentuk kredit pajak. Jadi sebenarnya yang harus dibayar secara keseluruhan adalah PPh yang telah dihitung sesuai dengan SPT Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan (SPt 1770) bukan SPT tahunan PPh 21. Nah karena sudah dipotong oleh Pihak lain maka jumlah yang benar-benar dibayar adalah PPh terhutang dikurangi kredit pajak.

  • acan

    Member
    29 February 2008 at 8:10 am

    UU PPN
    Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur bahwa impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
    Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.

    Nah dari UU PPN tsb jelas bahwa kegiatan memasukkan barang (tidak dibatasin untuk yujuan apa) merupakan impor.
    So, untuk barang yang dikembalikan ke dalam daerah pabean indonesia dari luar daerah maka merupakan impor.
    Dengan demikian pula kita juga harus mengikuti peraturan tentang Pemungutan PDRI (pajak dalam rangka impor) yang ada.
    itu pendapat saya…

  • acan

    Member
    28 February 2008 at 4:45 pm

    Siapa sih sebenarnya boleh dianggap sebagai pengurus dalam UU KUP?
    Hanya direktur ama komisaris aja atau boleh selain dir n kom?
    Batasanyya apa?
    Penjelasa UU KUP baru "Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."
    Jadi siapa pengurus itu?
    Bolehkah bukan direktur manandatangani SPT tanpa surat kuasa (terlepas PMK-22)? Batasan menandatangani cek itu berapa? kalau ada pegawai yang boleh menandatangani cek 1 juta apakah dimaksud pengurus?
    Help me plissss!!!!

  • acan

    Member
    28 February 2008 at 2:15 pm

    ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan PPh Pasal 25.
    Kalau kita melihat ke UU PPh Pasal 25 maka secara umum PPh 25 dihitung berdasarkan PPh terutang sesuai dengan tahun sebelumnya dikurang kredit pajak yg dipotong/dipungut pihak lain dibagi 12.
    Di UU tsb juga disebutkan tata cara penghitungan PPh 25 jika ada kompensasi kerugian dsb.
    Dalam perkembangannya terdapat Kep Dirken yang mengatur PPh 25 dalam hal tertentu misalnya jika WP terdaftar tengah tahun, ada penghasilan tidak teratur dsb.

  • acan

    Member
    28 February 2008 at 2:10 pm

    yap betul tuh.
    Perusahaan anda dapat menerbitkan FP sederhana jika:
    – Identitas pembeli tidak lengkap atau
    – penyerahan dilakukan ke konsumen akhir.
    Jadi sekecil apapun nilai penyerahannya, jika identitas pembeli lengkap, penjual harus menerbitkan FP Standar atau mungkin bisa mempertimbangkan penerbitan FP Gabungan aja.

Viewing 1 - 15 of 17 posts