Forum Replies Created

Viewing 1 - 10 of 10 posts
  • bronx

    Member
    30 November 2010 at 4:00 pm

    Kawasan bebas itu di tentukan oleh Pemerintah contoh Batam, Bintan

    Kawasan berikat itu mengajukan permohonan ke dirjen Bea Cukai untuk mendapatkan fasilitas pembebasan, penangguhan dll.

  • bronx

    Member
    30 November 2010 at 3:52 pm

    Pasal 7

    (1) Untuk Masa Pajak Mei 2009 dan Masa Pajak seterusnya, PKP tidak diperkenankan melaporkan SPT Masa PPN.
    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PKP yang mempunyai tempat kegiatan usaha tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di luar Kawasan Bebas yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas.
    (3) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaporkan SPT Masa PPN sampai dengan Masa Pajak Oktober 2009.

  • bronx

    Member
    30 November 2010 at 3:49 pm

    ada yang baru kawan,

    PP 30 2005,

    http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=ppn&id _jenis=&p_tgl=tahun&tahun=&nomor=&q=batam&q_do=mac th&cols=isi&hlm=1&page=show&id=9887

    Per 50 2009,

    semua pkp di cabut pengukuhannya sejak 31 Maret 2009..jadi semua pengusaha di kawasan batam dan bintan adalah non PKP jadi nga wajib bikin faktur pajak sehingga tidak ada PPN
    http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=ppn&id _jenis=&p_tgl=tahun&tahun=&nomor=&q=batam&q_do=mac th&cols=isi&hlm=1&page=show&id=13923

    ortax

  • bronx

    Member
    30 November 2010 at 1:58 pm

    PP No. .2 tahun 2009

    Pasal 4

    (1) Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

    (2) Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

  • bronx

    Member
    30 November 2010 at 1:56 pm

    Pak,

    Bisa di lihat di PP 30 tahun 2005 jo PP No. 2 tahun 2009, sepengetahuan saya semua perusahaan yang berada di Pulau batam dan bintan telah di cabut Surat Pengukuhan Kena Pajak secara jabatan oleh Dirjen Pajak, seharusnya jika Non PKP maka tidak ada kewajiban untuk memungut PPN dan membuat faktur pajak.

    Semoga membantu

  • bronx

    Member
    25 November 2010 at 11:40 am

    Rekan,

    Apakah atas fee tersebut mempunyai manfaat langsung ke perusahaan? Apakah jasa tsb ada di Indonesia?

    Kalau kondisi perusahaan saya juga ada transaksi seperti itu, kita menggunakan sistem yang mempunyai basis server di LN. Tanpa sistem tersebut kita tidak bisa menjalankan perusahaan sehingga sangat berhubungan dengan kegiatan usaha di Indonesia.

    Atas biaya maintance dan hak penggunaan itu di charge ke IND, sampai saat ini kita bayar PPN JLN atas biaya tersebut. Namun kita tidak potong PPH krn tidak menimbulkan BUT dan time testnya nga ada sehingga tidak terutang.

    salam

  • bronx

    Member
    25 November 2010 at 11:06 am

    Rekan,

    Kalau menurut saya di PMK 244 pasal 1 ayat 2 huruf x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.

    jadi seharusnya di potong pph 23

  • bronx

    Member
    25 November 2010 at 9:38 am

    Biasanya diminta surat konfirmasi rekan fassa, dari kpp pemeriksa akan minta konfirmasi ke kpp pembeli atas faktur pajak penjualnya.

    salam

  • bronx

    Member
    24 August 2010 at 3:56 pm

    Rekan2,

    Numpang nanya ada yang pernah transaski pembayaran bunga ke Perancis nga? Kalau transaksi nya denga Perusahaan Induk, Kita potong pajaknya 15 % (khusus) apa 10 % (umum) yah?

    Thanks

  • bronx

    Member
    24 August 2010 at 3:53 pm

    Sepakat dengan sammi, yang pas jasa penyedia tempat/atau waktu dalam media massa.

Viewing 1 - 10 of 10 posts