Forum Replies Created

Viewing 1 - 15 of 35 posts
  • Surdiyono

    Member
    24 January 2011 at 3:09 pm

    setuju dengan sdr. ewox

  • Surdiyono

    Member
    24 January 2011 at 3:07 pm

    setuju dengan pendapat sdr. hanif

  • Surdiyono

    Member
    24 January 2011 at 3:06 pm

    setuju dengan sdr. junjungansitohang

  • Surdiyono

    Member
    24 January 2011 at 3:04 pm

    dear rekan ortax,

    mo tanya kalo sewa ruangan di gedung (misal ICC di MGK Kemayoran) boleh dipotong PPh 4(2) ga?? Tx..

    Jawab :
    Dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 bos dengan tarif 10%

  • Surdiyono

    Member
    24 January 2011 at 3:02 pm

    Mohon info : Apakah yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi PPh JASA KONSTRUKSI (baik pasal 4(2) final maupun pasal 23). Apakah nilai seluruh pengadaan atau hanya sebesar nilai jasa yang dibayarkan kepada penyedia jasa konstruksi. Terimakasih.

    Jawab :

    Untuk Jasa Konstruksi dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan seluruh nilai kontraksi sebelum PPN 10%. dengan sesuai kualifikasi perusahaan :
    – Apabila kualifikasi perusahaan kecil maka 2%
    – Apabila kualifikasi perusahaan menengah & besar maka 3%
    – Apabila tidak mempunyai izin konstruksi maka 4%
    begitu klo pengawasan bila memiliki serifikat 4% jika tidak maka 6%

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:48 pm

    bagaimana kedudukan BI sebagai lembaga negara, karena di dalam pasal 1 hruf b dijelaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggara sbagai pemungut paja pada lembaga-lembaga negara lainnya?

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:46 pm

    setuju tax24

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:44 pm

    setuju dengan pak muchtar

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:41 pm

    sependapat….

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:40 pm

    Setuju pendapat pak hanif…

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:38 pm

    Menurut hemat saya harus dibedakan jenis pekerjaannya :
    Apabila terkait jasa konstruksi maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)
    sedangkan terkait selain jasa konstruksi dikenakan PPh Pasal 23.
    Selanjutnya untuk SPT, PPh Pasal 4 ayat 2 tidak bisa dikreditkan sedangkan PPh Pasal 23 dapat dikrdeitkan.
    Terima kasih

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:35 pm

    Menurut hemat saya peraturan yang terbaru yang dipakai, sehingga harusnya peraturan sebelumnya harus ada kejelasan apakah diubah atau dicabut.
    terima kasih.

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:29 pm

    setuju snow

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:27 pm

    Setuju dengan AFM

  • Surdiyono

    Member
    20 October 2010 at 1:23 pm

    setuju dengan pak simonalim…

Viewing 1 - 15 of 35 posts