Forum Replies Created

Viewing 1 - 12 of 12 posts
  • NOVI

    Member
    20 September 2013 at 11:04 am

    maaf deh soalnya org awam, masih o'on soal pajak jadi ketemu kasus begini jadi bingung

  • NOVI

    Member
    20 September 2013 at 10:55 am

    karena sebenarnya proyek tsb tdk betul2 batal, pembatalan kontrak hanya dilakukan karena mereka blm PKP, dan kontrak baru akan dibuat setelah mereka PKP, begitu rekan hangseng

  • NOVI

    Member
    20 September 2013 at 10:51 am

    thx rekan2 atas jawabannya saya ada satu pertanyaan lagi kalau pembatalan Faktur Pajak, kami sebagai penjual harus melaporkan ke KPP pembeli bahwa Faktur Pajak tsb batal, mengingat Pembeli adalah non PKP dan baru mengajukan surat Permohonan PKP bulan ini, kalau saya mengajukan surat ke KPP pembeli otomatis pihak KPP otomatis langsung tahu masalah ini, tapi kalau saya tidak melaporkan ke KPP pembeli mungkin kasus ini tidak terdeteksi oleh KPP, jadi menurut rekan2 saya harus laporkan ke KPP pembeli atau tidak mengenai pembatalan FP tsb ?

  • NOVI

    Member
    20 September 2013 at 10:22 am

    Perusahaan kami buat Faktur Pajak atas DP Proyek dan sudah disetor & sdh dilaporkan juga, tetapi setelah 2 bln pihak pembeli membatalkan kontraknya jadi untuk mengurangi PPNnya kami harus buat Nota Pembatalan atau hanya pembatalan Faktur pajak saja dan surat dari pembeli yang menyatakan kontrak batal, mengingat FP tersebut adalah FP Uang Muka.

    Mohon dibantu rekan2.

  • NOVI

    Member
    19 September 2013 at 10:04 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    kedua belah pihak menandatangani persetujuan pembatalan kontraknya

    thx rekan hangseng

  • NOVI

    Member
    19 September 2013 at 9:41 am
    Originaly posted by kasitaugaya:

    Pembatalan kontrak merupakan bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
    Jangan lupa prosedur pembatalan FP juga harus diikuti.

    thx rekan, iya nih ribet baru pertama kali dapat kasus begini mana proyeknya besar lagi :p

  • NOVI

    Member
    19 September 2013 at 9:38 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    hehehe…bisa2 aja asal alasannya pas dan masuk logika

    thx jawabannya, trus siapa yang harus membuat nota pembatalannya pihak kami sebagai penjual atau PT.A sebagai pembeli?

  • NOVI

    Member
    19 September 2013 at 9:10 am

    Teman2 minta bantuannya.

    Perusahaan kami dapat proyek dan sudah ada kontraknya kemudian kita menagih DP 20% dan pihak customer (PT.A) sudah membayar DP tersebut tetapi setelah 2 bln mereka complain kalau mereka tidak bisa mengkreditkan Faktur Pajaknya dikarenakan mereka belum PKP dan minta FP tersebut dibatalkan beserta kontraknya. Dan kontrak baru akan dibuat 2 bln kedepan setelah menjadi PKP, yang menjadi pertanyaan saya apakah hal ini bisa dilakukan, pembatalan kontrak lama dan kemudian membuat kontrak baru setelah mereka PKP.
    Terima kasih atas bantuannya.

  • NOVI

    Member
    21 April 2009 at 10:51 am

    Hai rekan begawan salam kenal dulu deh, saya mau dong 1771 plus rumusnya. Tolong diemail ke rani_saputra@yahoo.co.id (Thanks ya)

  • NOVI

    Member
    5 November 2008 at 4:24 pm

    Tolong dibantu friends, kalau perusahaan melakukan transaksi pembelian di Desember 2008 tetapi melakukan penjualannya di Januari 2009. Bisa tidak kalau kita mengkreditkan FP Masukan yg tertanggal Desember'08 pada SPT PPN Januari 2009 agar SPT PPN Desembernya tidak lebih bayar. Ada gak peraturan yang mencantumkan kalau FP Masukan dapat dikreditkan jangka waktu 3 bulan walaupun telah beda tahun. Thanks ya jawabannya…

  • NOVI

    Member
    30 August 2008 at 9:44 am

    Memang betul kalau tidak punya sertifikat jasa konstruksi kena pph final 3%, tapi tolong dong friends kasih masukan, kalau sertifikat jasa konstruksi itu kan ada masa berlakunya kalau sudah kadaluarsa gimana untuk transaksi jasa konstruksinya tetap potong pph final dari jasa & pengadaan materialnya atau sesuai PER 70/PJ/2007 yang berarti dipotong pph 23 hanya dari jasanya saja.
    thanks ya jawabannya!!!!!

  • NOVI

    Member
    21 August 2008 at 2:45 pm

    Kalau dibaca dari PP 51/2008 aku ambil kesimpulan kalau kontrak yang dittd mulai Januari 2008 sudah berlaku peraturan ini, dan untuk pph 23 yang sudah terlanjur dipotong kalau ada kekurangan bayar harus disetor sendiri oleh penyedia jasa tetapi kalau ada lebih bayar antara pph 23 dan pph final maka kelebihan tersebut bisa di PBK (pemindahbukuan) untuk membayar pajak PPh yang lain.Tapi yang aku bingung gmn ya kalau perusahaan yang kualifikasinya usaha kecil yang mungkin pendapatannya gak selalu kontrak2 besar, ada juga seperti service AC/perawatan gedung yang mungkin hanya 200-500rb apa dipotong pph final juga, atau masih pot.pph psl 23 (untuk kontrak yg dittd mulai Januari 2008) Tolong dong ada yg bisa bantu gak?

Viewing 1 - 12 of 12 posts