Forum Replies Created

Viewing 1 - 10 of 10 posts
  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:38 am

    Bu Fitri, bisa lihat ketentuannya di Pasal 7 tax treaty Indo – Sing.
    Salam,

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:27 am

    Setuju dengan jawaban rekan hangsengnikkei. Saat terutang Dividen yaitu pada saat Dividend declaration berdasarkan RUPS.

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:27 am

    Setuju dengan jawaban rekan hangsengnikkei. Saat terutang Dividen yaitu pada saat Dividend declaration berdasarkan RUPS.

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:19 am

    NDE tidak mesti bukan objek 21 sih Pak (kata pemeriksa gitu) :p

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:19 am

    NDE tidak mesti bukan objek 21 sih Pak (kata pemeriksa gitu) :p

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:11 am

    Sepertinya Bapak bertransaksi dengan WAPU Bendaharawan. Jika demikian berarti penyerahan kepada Pemungut PPN, sehingga LB dari PPN masukan dapat dimintakan pengembaliannya.
    Jika perusahaan Bapak dapat memenuhi persyaratan pada PMK-71/PMK.03/2010 tentang PKP resiko rendah. Patut dicoba Pak.
    Salam,
    LJY

  • Limjoyo

    Member
    1 May 2013 at 10:11 am

    Sepertinya Bapak bertransaksi dengan WAPU Bendaharawan. Jika demikian berarti penyerahan kepada Pemungut PPN, sehingga LB dari PPN masukan dapat dimintakan pengembaliannya.
    Jika perusahaan Bapak dapat memenuhi persyaratan pada PMK-71/PMK.03/2010 tentang PKP resiko rendah. Patut dicoba Pak.
    Salam,
    LJY

  • Limjoyo

    Member
    30 April 2013 at 11:45 am

    Dear Rekan2 dan Para Pakar,
    Jika kondisinya PKP sudah menjadi PKP resiko rendah sehingga dapat menerima pengembalian pendahuluan atas PPN LB setiap masa pajak. Kemudian pada setiap masa pajak tersebut ternyata selalu terdapat pembetulan yang bisa jadi menyebabkan LB berkurang atau bertambah, karena adanya koreksi di PK maupun PM (tetapi kebanyakan PK), maka konsekuensi apakah yang akan dihadapi oleh PKP tersebut? jika LB menjadi lebih kecil atau lebih besar apakah ada sanksi atau hanya tertunda saja pengembaliannya?
    Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam Pajak.

  • Limjoyo

    Member
    5 April 2013 at 2:18 pm

    Dear Lmie,
    Supplier kaya gini seharusnya di black list aja, kasih input ke bagian procurement / bag pembelian tentang perbuatannya supplier tersebut. Sebagai bukti yang perlu dipegang adalah kwitansi pembayaran dan bukti transfer yang membuktikan bahwa PPN sudah dibayar kepada supplier tsb…..sangat merepotkan terutama dalam menghadapi pemeriksaan pajak dlm rangka restitusi PPN 🙁

  • Limjoyo

    Member
    5 April 2013 at 2:10 pm

    Dear Rekan2,
    Kalau saya tidak salah baca nih :):
    Bagi yang sudah dapat nomor seri tetap jalan mulai 1 April, sedangkan yang sampai dengan 31 Maret juga belum dapat Nomor seri (termasuk yang belum ngajuin juga kali ya) diberikan tenggang waktu sampai dengan 31 Mei. Dengan demikian, 1 Juni itu semua PKP mutlak pake nomor seri FP yang baru sesuai PER-24. Bisa dilihat rujukannya di SE-15/2013

Viewing 1 - 10 of 10 posts