Forum Replies Created

Viewing 1 - 14 of 14 posts
  • i13w4n

    Member
    14 April 2008 at 3:45 pm

    thanx buat teman2 yang telah menjelaskannya, ini sangat berarti buat saya..

  • i13w4n

    Member
    10 April 2008 at 2:32 pm

    untuk ibnutaxtic, 100/120 dapat darimana?

  • i13w4n

    Member
    10 April 2008 at 2:30 pm

    untuk kang POERBA, makasih walupun saya nga ngerti apa yang anda bicarakan/tulis.
    untuk ibnutaxtic makasih atas jawabannya.

  • i13w4n

    Member
    9 April 2008 at 2:38 pm

    Mohon penerangan, berapa besarnya perhitungan PPN apabila kita menyumbang kepada Panti Asuhan sejumlah meja dengan Harga jual Rp. 36.000.000, termasuk laba kotor 20%

  • i13w4n

    Member
    9 April 2008 at 2:28 pm

    menurut saya tidak dipungut, untuk lebih jelasnya lihat PP No. 30 tahun 2005

  • i13w4n

    Member
    9 April 2008 at 2:14 pm

    B mencoba menawarkan pekerjaan ke perusahaan C dg harga sama dg A, trus B ambil untung dari mana..?

  • i13w4n

    Member
    14 March 2008 at 10:43 am

    makasih sebelumnya, maksud saya tentang cara pemungutan pajak

  • i13w4n

    Member
    13 March 2008 at 4:14 pm

    maksud saya teori pajak yang berlaku di indonesia

  • i13w4n

    Member
    13 March 2008 at 4:12 pm

    saya ingin tahu apa saja teori pemajakan

  • i13w4n

    Member
    13 March 2008 at 4:09 pm

    kepada Mr. Nurdin saya ingin menanyakan apakah acceptable dan un acceptable tax avoidance ini sudah tertuang dalam peraturan negara tersebut atau kebiasaan dari negara2 tersebut….?
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih

  • i13w4n

    Member
    21 February 2008 at 12:10 pm

    sorry lampirannya belum ketemu

  • i13w4n

    Member
    21 February 2008 at 12:10 pm

    KEPUTUSAN
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP-09/PJ./UP.52/1992
    Tanggal 20 Agustus 1992

    PEMBETULAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-09/PJ./UP.52/1992 TANGGAL 20 AGUSTUS 1992

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Menimbang :

    bahwa didalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/UP./UP.52/1992 tanggal 20 Agustus 1992 terdapat beberapa kekeliruan dan kesalahan dalam pengetikan, maka dipandang perlu untuk mengadakan perbaikan dan pembetulan;

    bahwa perbaikan dan pembetulan tersebut perlu diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

    Mengingat :

    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55);

    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);

    Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990;

    Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 122/1990 tanggal 24 Agustus 1990;

    Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala BAKN Nomor SE-18/MK/1991 – Nomor 08/SE/1991 tanggal 8 Maret 1991;

    Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/PJ./UP.52/1992 tanggal 20 Agustus 1992;

    Memperhatikan :

    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1989 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Pajak;

    Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 868/KMK.01/UP.10/1991 tanggal 16 Agustus 1991 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Mengangkat/Memindahkan/Membebaskan Sementara/Mengangkat Kembali dan Memberhentikan Dalam Jabatan Fungsional Ajun Pemeriksa Pajak dan Ajun Pemeriksa Pajak Madya kepada Direktur Jenderal Pajak dan Jabatan Fungsional Ajun Pemeriksa Pajak Muda Kebawah kepada Sekretaris Dit. Jen Pajak;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-09/PJ./UP.52/1992 TANGGAL 20 AGUSTUS 1992.

    Pertama :

    Memperbaiki Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/PJ/UP.52/1992 tanggal 20 Agustus 1992 sehingga kekeliruan yang terjadi harus dibaca sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

    Kedua :

    Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

    SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

    Menteri Keuangan;
    Menteri Muda Keuangan;
    Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
    Deputi Mutasi Kepegawaian;
    Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
    Para Direktur/Kepala Pusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
    Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia;
    Kepala Bagian Organta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
    Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
    Para Kepala KPP diseluruh Indonesia;
    Para Kepala Karikpa diseluruh Indonesia;
    Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara diseluruh Indonesia, dan
    Ditetapkan di : Jakarta
    pada tanggal : 4 Januari 1993

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    ttd
    Drs. MAR'IE MUHAMMAD

  • i13w4n

    Member
    21 February 2008 at 9:24 am

    terima kasih atas komentarnya, yang akan saya tanyakan lebih lanjut lagi adalah apakah tranfer pricing merupakan penggelapan pajak atau sebagai kebijakkan bisnis berupa penghindaran pajak yang tidak melawan hukum? karena belum ada peraturan/undang-undang yang dengan tegas menyatakan bahwa transfer pricing merupakan perbuatan pidana pajak?

  • i13w4n

    Member
    13 February 2008 at 10:36 am

    bagaimana cara membuktikan wp telah melakukan transfer pricing

Viewing 1 - 14 of 14 posts