• palapax

    Member
    26 March 2010 at 11:17 am

    disini tertulis…pada penjelasan uu 28 tahun 2007 pasal 39A ttg perubahan ketiga uu no 6 tahun 1983 berbunyi…."

    Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oeh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana."

    dan kemudian diberlakukan perpu 5 tahun 2008…juga tidak mengubah UU ini..terus diperkuat dengan PMK 38 2010 pasal 5 ayat 2 yg berbunyi "Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan."

    hm….dimana tepatnya bukti atau pengesahan yg benar2 nyata dalam kasus sanksi PKP yg tidak menerbitkan FP dengan benar dan lengkap..sampai sekarang blm ada acuan yg jelas……mohon pencerahannya…