Ortax Forums PPh Badan Tax Treaty Reply-7400

  • Mardiansyah

    Member
    23 December 2009 at 10:05 pm

    1. Apabila WN Denmark tersebut menerima penghasilan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia ( sesuai dengan Tax Treaty Indonesia-Denmark, time test BUT adalah > 3 bulan dalam jangka waktu 12 bulan ), maka atas penghasilan BUT tersebut akan dikenakan ketentuan perpajakan domestik karena statusnya dipersamakan dengan WP Badan seperti PPh 23,PPh 21, PPh 22, Pph Badan dan BPT.

    2. Apabila WN Denmark tersebut mendapat penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja ( sesuai pasal 15 Tax Treaty Indonesia-Denmark), ada 3 syarat kumultaif yang harus dipenuhi :
    (a) penerima berada di Negara lainnya untuk masa atau masa-masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam masa 12 bulan, dan
    (b) balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain tersebut, dan
    (c) balas jasa itu tidak menjadi beban usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh si pemberi kerja di Negara lainnya.
    Kalo tidak terpenuhi salah satunya, Indonesia berhak memajaki ( PPh 21 yang dipotong BUT yang memberi penghasilan )

    Karena seseorang tersebut berada di Denmark, berarti Indonesia tidak berhak memajaki penghasilan dia.

    3. Apabila WN Denmark tersebut mendapatkan komisi dari pekerjaan bebas ( maksudnya tidak mengatasnamakan badan siapapun ) sesuai dengan Pasal 14 Tax Treaty Indonesia-Denmark harus melihat timetest keberadaan dia di Indonesia. Kalo > 91 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka Indonesia berhak memajaki dalam bentuk PPh 26. Tapi kalo dia lebih dari 183 hari dipotong PPh 21.

    Karena dia berada di Denmark ( asumsinya tidak datang ke Indonesia ), berarti Indoensia tdak berhak memajaki.

    Mohon koreksinya!