• hangsengnikkei

    Member
    31 August 2016 at 3:42 pm
    Originaly posted by bro_pajak:

    (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.
    jika harta yg blm dilapor tsb di laporkan di pembetulan SPT 2015 (di SPT Tahun-tahun sblmnya tidak pernah ada harta) apa msh bisa dikenakan sanksi ini??

    ini yg aneh nih, di ayat 2 langkahnya suruh pembetulan (ga ikut TA, ini bener nih sesuai UU KUP), nah tapi di ayat 3 yg itu knp pas pembetulan (gak ikut TA) dikenakan sanksi sesuai UU TA, jadi atas bawah ga mecing, trs per dirjen nya ngalahin UU KUP, kasian