• beedz99

    Member
    6 April 2016 at 6:23 pm
    Originaly posted by benjaminfranklinjr:

    ika ketahuan >> Dikenakan sanksi berupa kenaikan 100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

    Penjelasan Pasal 9
    Ayat (1)
    Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau
    Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui
    15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
    Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi
    administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (2a)
    Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran
    pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai
    berikut:
    Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah Rp10.000.000,00
    per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggai 19 Juni 2008. Apabiia pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak,
    sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:
    1 x2% x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000,00.
    Ayat (2b)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (3a)
    Cukup jelas.