• Budianto

    Member
    14 July 2015 at 3:59 pm

    berita WEB di KEMENKEU
    http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keu angan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-pen ghasilan-tidak-kena-pajak
    Langkah Kebijakan Penyesuaian PTKP

    Jakarta, 8 Juli 2015 – Pemerintah, melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki, dalam hal ini kebijakan fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya perekonomian agar arahnya sesuai dengan yang diharapkan, baik melalui instrumen pengeluaran Pemerintah (government spending) ataupun melalui instrumen perpajakan (taxation).

    Memperhatikan perkembangan terkini perekonomian nasional yang sedang dalam kondisi perlambatan terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi ketidakpastian dan gejolak, Pemerintah, melalui instrumen kebijakan fiskal telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi spending (pengeluaran negara), berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah, sudah banyak digulirkan, seperti Program Raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain-lainnya. Selain itu, melalui sisi pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan menjadi pengungkit bagi bergeraknya perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

    Dari sisi penerimaan, melalui instrumen perpajakan Pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif perpajakan (tax allowances, tax holiday, BM DTP, dll) yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. Yang paling mutakhir, Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.