• sistop

    Member
    8 June 2015 at 7:40 pm
    Originaly posted by wrmhswr:

    bagi saya pribadi, penggunaan FP back date dengan dokumen kontrol seperti surat pemberian NSFP justru seperti mengumumkan bahwa WP membuat FP tidak lengkap.

    Kriteria Faktur Pajak Tidak Lengkap
    Beberapa kriteria untuk Faktur Pajak dinyatakan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap disebutkan dalam pasal-pasal selanjutnya dalam PER-24/PJ/2012, yaitu :
    1. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau Faktur Pajak tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. (Pasal 6 ayat 2 )

    PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Pasal 10 ayat 1 )

    3. PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan (Pasal 12),
    4. PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya atau perubahan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak (jika terjadi perubahan) kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap (Pasal 13 ayat 6)
    tu yg ada di per 24 tidak menyatakan FP yg dibuat sblm NSFP di dpt adl FP tidak lengkap

    Originaly posted by wrmhswr:

    stilahnya, fiskus memiliki bukti yang kuat bahwa FP tersebut tidak dibuat sesuai PER 24 karena FP tersebut tidak mungkin dibuat sebelum WP tahu NSFP yang menjadi jatahnya.

    secara penerbitan FP adalah saat terjadinya penyerahan bukan pada saat di perolehnya NSFP