• diansetiawan

    Member
    14 August 2014 at 12:35 pm

    Sebetulnya sudah sangat clear rekan-rekan.

    Dasar Hukum : Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011

    Tanggal kirim putusan MA : 22 April 2014
    Batas Waktu 90 hari adalah sampai dengan tanggal : 21 Juli 2014

    Kalau Pemerintah sudah menerbitkan PP untuk mencabut pasal-pasal yang diperintahkan oleh MA sebelum tanggal 21 Juli 2014 (misal tanggal 30 Juni Pemerintah menerbitkan PP), maka berlaku sejak PP tersebut diterbitkan atau tanggal lain yang disebutkan oleh PP tersebut.

    Tetapi karena sampai dengan tanggal 21 Juli Pemerintah belum juga menerbitkan PP untuk mencabut pasal-pasal yang diperintahkan oleh MA, maka otomatis per tanggal 22 Juli 2014, pasal-pasal dimaksud tidak lagi berlaku.

    Sampai dengan tanggal 21 Juli 2014, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 masih berlaku. Transaksi penyerahan atas produk-produk sebagaimana dimaksud masih dibebaskan dari pengenaan PPN.
    PPN MASIH DIBEBASKAN, KODE FAKTUR 08

    Sejak tanggal 22 Juli 2014, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi. Transaksi penyerahan atas produk-produk sebagaimana dimaksud terutang PPN 10%.
    TERUTANG PPN 10%, KODE FAKTUR 01