• mang hendra

    Member
    5 September 2014 at 11:55 am
    Originaly posted by ananthasetya:

    Sejak tanggal 22 Juli 2014, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 sudah tidak berlaku lagi. Transaksi penyerahan atas produk-produk sebagaimana dimaksud terutang PPN 10%.
    TERUTANG PPN 10%, KODE FAKTUR 01

    Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b (peternakan) dan huruf c (perikanan) jadi cacat hukum karena mengacu ke Pasal 1 ayat (1) huruf c yaitu sbg barang hasil pertanian.

    Setelah saya pelototi, PPN yang dibebaskan menurut Pasal 16B UU PPN cuma selisih antara PK yg harus dipungut dan PM yg udah dibayar. PM itu sendiri akan dibiayakan, yg ujung2-nya akan ditanggung konsumen. Filosofi ini gak dijelaskan secara gamblang di UU PPN shg banyak yg salah tafsir.