• diansetiawan

    Member
    22 August 2014 at 9:52 am
    Originaly posted by suyanto99:

    Mohon pencerahannya rekan diansetiawan atas "Tanggung Renteng" yg rekan maksudkan sesuai dengan pasal 4 PP Nomor 1 Tahun 2012 apabila PKP Penjual tidak menerbitkan Faktur Pajak untuk case diatas. Terima kasih.

    Pada tingkat pertama, kewajiban penjual-lah memungut PPN tersebut dari pembeli. Dan kewajiban pembeli untuk membayar PPN kepada penjualnya. Kalau penjual tidak memungut, itu adalah kesalahan penjual, bukan kesalahan pembeli.
    Sepanjang PPN yang seharusnya dipungut oleh penjual tersebut (tetapi tidak dipungut) dapat ditagih oleh fiskus kepada si penjual, tanggung jawab renteng atas PPN tersebut menjadi beban si penjual. Kalau PPN tersebut dapat ditagih kepada si penjual dan dibayar oleh si penjual, pembeli terbebas dari tanggung renteng.

    Apabila PPN yang seharusnya dipungut oleh penjual tersebut (tetapi tidak dipungut) tidak dapat ditagih oleh fiskus kepada si penjual dengan berbagai sebab, misal penjual bangkrut, penjual tidak ditemukan lagi tempatnya, dll. Tanggung jawab renteng atas PPN tersebut baru jatuh menjadi beban si pembeli.

    Intinya, pembeli tidak bisa serta merta ditagih oleh fiskus atas PPN tsb. Tagih kepada penjual dulu. Kalau penjual tidak bisa ditagih, baru pembeli yang menanggung.

    Tetapi solusi yang paling tepat, sebaiknya penjual dan pembeli melaksanakan kewajibannya masing-masing. Artinya penjual segera membuat faktur pajak dan memungut PPN dari pembeli. Dan pembeli pun harus menyadari bahwa penanggung PPN tersebut adalah pembeli, bukan si penjual. Sehingga pembeli wajib membayar PPN tersebut kepada penjual. Toh bagi pembeli PPN tersebut dapat dikreditkan.