• bsn

    Member
    23 July 2009 at 9:24 am

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 36 TAHUN 2008
    TENTANG
    PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
    NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut:
    Pasal 31A …
    – 37 –
    Pasal 31A
    (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal
    di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah
    tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam
    skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan
    dalam bentuk:
    a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30%
    (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang
    dilakukan;
    b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
    c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak
    lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
    d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar
    10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
    perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan
    lebih rendah.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha
    tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang
    mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta
    pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    24. Pasal 31B dihapus.
    25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C
    berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 31C
    (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi
    dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
    dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan
    80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk
    Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
    (2) Dihapus.
    26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal,
    yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai
    berikut:
    Pasal 31D …
    – 38 –
    Pasal 31D
    Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha
    pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas
    bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk
    batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan
    atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
    Pasal 31E
    (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran
    bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
    miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan
    tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
    dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena
    Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
    Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
    rupiah).
    (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan
    Peraturan Menteri Keuangan.