• mmarbun

    Member
    2 September 2014 at 12:04 pm

    PPN dan PPh Ps 22 belum disetor merupakan kewajiban Bendahara ybs. Selama ini, DJP/fiscus belum pernah memeriksa dan atau memverifikasi kewajiban para Bendahara ybs maka adalah tidak heran apabila Pemprov/Pemkab/Pemko ada yg mengunakan pungutan-pungutan pajak Negara tsb. Dan biasanya mereka itu tdk peduli.
    Kedepan, para penyedia barang/jasa harus proaktif menyediakan bukti-bukti potongan/pungutan PPN (faktur pajak) dan PPh dimaksud pada saat mereka mengajukan tagihan, karena pada dasarnya para penyedia ini hanya menerima netto saja. Sehingga bukti-bukti tersebut sdh merupakan dokumen sah bagi penyedia sewaktu menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan terkait.