• APM-ming

    Member
    3 May 2014 at 1:32 pm
    Originaly posted by KAJAPSBY:

    Menurut pendpt sy boleh menggunakan tarip pasal 17 sebesar 25% × 50 % , karena itu diatur oleh UU yg secara yuridis mempunyai kekuatan lebih tinggi yg dibuat oleh DPR dgn pemerintah. Sedangkan PP dibuat oleh pemerintah doang tanpa melibatkan DPR (RAKYAT) . Oleh karena itu tidak ada kata kata wajib dilaksanakan dlm PP 46 itu. Dibuat mengambang.

    bener banget kawan. karena hal ini lah saya dan banyak teman saya kebingungan untuk menjelaskan kepada atasan maupun yang lain. Dan banyak sekali perusahaan yang mengalami banyak kesalahan karena masih bingung nya menjalankan PP 46 ini.