• ktfd

    Member
    9 May 2014 at 11:56 am
    Originaly posted by KAJAPSBY:

    Menurut pendpt sy boleh menggunakan tarip pasal 17 sebesar 25% × 50 % , karena itu diatur oleh UU yg secara yuridis mempunyai kekuatan lebih tinggi yg dibuat oleh DPR dgn pemerintah. Sedangkan PP dibuat oleh pemerintah doang tanpa melibatkan DPR (RAKYAT) . Oleh karena itu tidak ada kata kata wajib dilaksanakan dlm PP 46 itu. Dibuat mengambang.

    ada yg menasihati, kalau tak mau laksanakan, ya judicial review saja.
    peace man.