• priadiar4

    Member
    3 January 2014 at 1:15 pm
    Originaly posted by meipie:

    setau saya sih belum mengajukan yah.. pengajuannya seperti apa yah?? ga ngerti..

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 24/PMK.011/2012

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007
    TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
    BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA
    KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
    TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :

    a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum
    kepada Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
    satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
    Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan
    Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat
    Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
    Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang
    Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang
    Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
    Pajak Badan;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
    Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4999);
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4893);
    3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan
    dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian
    Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
    196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
    ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
    TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN.

    Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
    Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta
    Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan diubah sebagai
    berikut :

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
    1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-
    Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun 2009.
    2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
    kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
    3. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
    kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

    2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

    Pasal 3

    Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
    a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan
    peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
    b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan
    Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
    undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
    c. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
    d. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau
    sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
    e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa
    efek luar negeri;
    f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata
    uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan
    Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan pasar modal;
    g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan
    anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent
    company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau
    h. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan
    satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
    di Indonesia.

    Pasal II

    1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan
    menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, Wajib Pajak sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yang tahun bukunya dimulai dalam bulan Januari, Februari, Maret atau
    April, pada tahun 2012, harus mengajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
    Peraturan Menteri ini diundangkan.

    2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
    dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 2 Februari 2012
    MENTERI KEUANGAN,

    ttd.

    AGUS D.W. MARTOWARDOJO

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 2 Februari 2012
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

    ttd.

    AMIR SYAMSUDIN

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 157