• trianiLWL

    Member
    17 December 2013 at 9:57 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    ini persyaratan utk mengerjakan pekerjaan konstruksi,

    Konteksnya

    Pasal 2
    Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

    Bagian Kedua
    Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

    BAB II
    Bentuk, Sifat, Persyaratan, dan Penggolongan Kualifikasi Usaha

    Bagian Pertama
    Bentuk dan Sifat Usaha

    Pasal 5
    Bentuk Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi meliputi :
    a. Usaha Perseorangan; dan
    b. Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha asing.

    Bagian Kedua
    Persyaratan Usaha

    Pasal 7
    (1) Setiap Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang melakukan usaha jasa pelaksana konstruksi harus memiliki TDUP.
    (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memiliki SBU.
    (3) TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh LPJK sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

    PPh Pasal 23.
    (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
    c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.