• kasitaugaya

    Member
    11 November 2013 at 7:53 am
    Originaly posted by v112u5:

    sesuai dengan syarat pembuatan faktur pajak yang ada di pasal 2 Per24/PJ/2013.

    Isi FP sesuai dengan syarat Per 24/2012 berbeda dengan FP yang dibuat tidak tepat waktu di pasal 14 UU KUP.
    Boleh saja sesuai tapi kalau tidak tepat waktu? Boleh saja tepat waktu tapi kalau tidak sesuai isinya? Masing2 sudah ada konsekuensinya rekan.

    Originaly posted by v112u5:

    saya tekankan yang terlambat itu pembuatan faktur pajak bukan berarti hal tsb membuat faktur pajak menjadi tidak lengkap.

    Saya tidak pernah katakan FP tidak tepat waktu = FP tidak lengkap, FP tidak tepat waktu sudah ada sanksinya tersendiri di pasal 14 UU KUP.

    Originaly posted by v112u5:

    ketika dibuka kan semua faktur pajak ternyata hanya cukup sampai dengan inv misalkan oktober

    Tidak ada keharusan jatah FP harus habis dulu baru minta no seri. Sebelum habis bisa minta no seri rekan.

    Originaly posted by v112u5:

    cb rekan renungkan bagaimana apa bila hal ini tidak bole d lakukan?
    dan kira" apa jalan keluar agar masalah seperti ini dapat diselesaikan?

    Saya sadar konsekuensi yang terjadi, tapi apakah aturan yang sudah yang sudah ada bisa dikesampingkan begitu saja?

    KPP berhak menerbitkan STP atas FP yang dibuat tidak tepat waktu, tp WP juga berhak mengajukan pengurangan/pembatalan sanksi administrasi karena hal tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

    Originaly posted by v112u5:

    *tidak semua perusahaan memiliki manajemen pajak yang baik.

    Setuju, tapi bukan berarti aturan pajak jadi "lembek" terhadap mereka yang manajemen pajaknya belum baik rekan.