• kasitaugaya

    Member
    1 October 2013 at 6:49 pm
    Originaly posted by garlie:

    Apakah memang seperti itu ya rekan?? karena sy jg ada kasus seperti itu, kami tidak bs kreditkan krn kami tidak punya ijin impor sehingga PPh 22 atas nama importirnya padahal kami yang bayar

    Coba rekan lihat dokumen fisik SSPCP disini :
    http://bctembilahan.beacukai.go.id/content/dokumen /20120517200201_P-05BC_2009.pdf

    Identitas pada Poin B, dapat berbeda dengan yang ada di Poin D (Pembayaran Penerimaan Negara), dalam hal importir dan pemilik barang merupakan pihak yang berbeda.
    Yang bisa mengkreditrkan adalah yang NPWP nya tercantum dalam Poin D.

    ——
    Bagaimana dengan PIB?
    Formulir PIB yang baru juga sudah sinkron dengan hal ini rekan.
    Bisa dilihat form PIB nya disini :
    http://bctembilahan.beacukai.go.id/content/dokumen /20120518203239_78e9870c7ed7-per-44bc_2011.pdf

    Di Poin D (Data Pemberitahuan), terdapat data isian untuk
    1. Pemasok
    2. Importir (Nama/Alamat/NPWP)
    3. Pemilik Barang (Nama/Alamat/NPWP).


    Semoga membantu