• deddysetyo

    Member
    17 October 2013 at 9:07 am

    Ijin sumbangsih pemikiran, rekan2 semua
    kembali ke dasar hukum pajak akan memperluas wacana.

    1. sistem perpajakan di indonesia menganut semuanya. ada self asessment, withholding dan official asessment. mungkin pemerintah merasa kesadaran warga negara dalam membayar pajak masih kurang sehingga munculah PP 46 2013 ini, yang menganut sistem official asessment.

    2. fungsi dari pajak ada beberapa yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, redistribusi pendapatan. nah selama ini pemerintah masih fokus terhadap fungsi anggaran, sehingga fungsi lainnya masih belum terasa ke warga negara. dengan adanya PP 46 mungkin pemerintah ingin meningkatkan fungsi anggaran kembali. karena sempat terjadi defisit anggaran pemerintah.

    3. asas hukum yang berlaku di indonesia adalah lex specialis derogat legi generalis. mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56) berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:
    a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
    b. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
    c. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis.

    Menurut pendapat saya, pemerintah terlalu dini mengeluarkan PP 46 2013. segala macam petunjuk pelaksanaan sampai saat ini masih dipersiapkan. sehingga pihak fiskus juga banyak kendala dalam melaksanakan PP 46 tersebut.
    yang perlu dipertanyakan adalah si pembuat PP 46.
    1. apa maksud dan tujuan mengesahkan PP 46
    2. dilihat dari batasan penghasilan bruto sebesar 4,8 milyar, bisa di telaah bahwa peraturan ini ditujukan kepada usaha menengah kebawah
    3. apakah sipembuat PP 46 ini memahami benar ekonomi secara makro di indonesia. bila peraturan ini dipaksakan, apakah sudah meghitung dampak inflasi yang terjadi.
    4. apakah si pembuat peraturan ini memahami kesiapan perangkat2 yang terkait untuk melaksanakan peraturan pp 46 2013.

    demikian sumbangsih pemikiran saya.
    bila ada kesalahan mohon maaf dan minta petunjuk.
    terima kasih.
    (dari wajib pajak kalangan menengah kebawah)