• luckyma

    Member
    27 September 2013 at 11:23 am
    Originaly posted by ewox:

    Originaly posted by ikkhy:
    Mungkin yg dimaksud rekan supriyono ttg PP 46 menabrak UU 36 adalah kenapa dasar penghitungan PPh di PP 46 adalah peredaran bruto? Padahal bagi WP yang menggunakan pembukuan, PPh bisa dihitung dari penghasilan (peredaran bruto – biaya2). Itu bisa dibenarkan.

    Tapi yang perlu diperhatikan, PP 46 ini masih menggunakan dasar dari UU PPh yaitu pasal ayat (2) huruf e yang mengatur "penghasilan tertentu lainnya" yang dapat dikenakan PPh bersifat final.
    Perhitungan tarif 1 % x peredaran bruto itu hanya penyederhanaan mekanisme perhitungan PPh-nya, bukan merubah makna "penghasilan" itu sendiri.

    Hal itu dapat rekan lihat dari mekanisme perhitungan PPh jasa konstruksi, PPh persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, dsb. hampir semuanya menggunakan dasar penghasilan/peredaran bruto.

    🙂

    nah ini rasanya masuk akal sehat, he he he he

    berarti klo ini pun masi diperdebatkan setelah ini, rasanya orang itu tidak punya akal sehat ya rekan? hahaha