• kasitaugaya

    Member
    4 September 2013 at 8:31 am
    Originaly posted by liuyiusin:

    Di PER 22/PJ/2008 diatur jika SPT Masa pph 25 nihil (alias tidak bisa divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)), maka tetap perlu dilaporkan ke KPP.

    Betul, selama ini praktek nya juga begitu.

    Kalau ingin aman, silahkan dilaporkan SSP nihil nya rekan 🙂
    Karena dasar hukum yang ada cuma peniadaan setoran PPh 25, bukan pelaporannya 🙂