• hangsengnikkei

    Member
    3 September 2013 at 9:21 am

    kemungkinan besar SE-13/PJ.23/1989 ditujukan kepada internal DJP dalam memproses pembayaran pph 25 sekaligus yg dilakukan oleh WP dengan cara mengisi formulis sama tabelaris, kemudian Per 38/2009 adalah tata cara pembuatan SSP yg dilakukan oleh WP sendiri

    *koq pada ribut2 ga jelas