• priadiar4

    Member
    28 August 2013 at 8:14 am
    Originaly posted by astaganaga1234:

    Bahan sosialisasi dari kantor Pusat gak bisa dijadikan dasar hukum…
    Fordis Pajak juga nggak bisa dijadikan dasar hukum..
    Trus dasar hukumnya mana?? itu dia di Pasal 14 huruf c PMK 107/PMK.011/2013 "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan dati pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, .
    diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak"
    dan sampai posting ini belum keluar Peraturan Direktur Jenderal Pajak nya 🙂

    mau tanya rekan astaga,
    1. di PMKnya kan bilang ketentuan lebih lanjut ….. diatur dengan PERDIRJEN. Apakah kata Ketentuan Lebih Lanjut ini harus terbit PERDIRJEN baru ?? apakah PERDIRJEN baru ini harus rujukannya PP 46 Tahun 2013
    2. Jika PERDIRJENnya belum terbit juga sampai Desember 2013 apa rekan masih tetap menunggu dan menunggu ???