Ortax Forums PPh Badan laporan audit Reply-42253

  • hangsengnikkei

    Member
    11 July 2013 at 1:18 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    wajib.
    dasar hukum (catet nih, dasar hukum = UU) : Pasal 68 UU No.40 tahun 2007.

    hehehe…ternyata ada apabila, kl yg diluar apabila itu artinya ga wajib kan ya rekan?

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    boleh rekan, tapi ini sudah pidana. karena SPT-nya tidak benar, kondisi Lapkeu WP sebenarnya diaudit, tapi di SPT ngakunya tidak diaudit, artinya si WP tidak benar, melanggar pernyataan yang ditandatanganinya di SPT.

    apakah bnr masuk pidana?kalau antara audited dan ga audited sama aja gmn?kl negara ga dirugikan gmn?kl saya pikir sih itu kembali ke WP (hak nya masing2) mau pakai audited atau nggak