Ortax Forums PPh Badan laporan audit Reply-42253

  • hangsengnikkei

    Member
    12 July 2013 at 9:33 am

    wah udah panjang ni komennya, saya keburu pulang kemaren, lanjut lagi ah biar makin banyak wawasan dan pengalaman berdiskusi, supaya nanti kl ada anggota forum yg baca thread ini jadi anggota DPR bisa berdiskusi dgn sehat

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    ga ada keharusan LK yg diaudit ataupun nggak diaudit yg dilampirkan dalam SPT

    ada di ayat 4b nya, bos.

    4b bilangnya kan dalam hal LK dari WP diaudit harus dilampirkan, bukan harus melampirkan LK yg diaudit

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    ini satu kesatuan bos. jangan dipenggal hanya "dari masing2 WP". dalam hal itu bukan opsi.

    "Dalam hal laporan keuangan masing2 WP diaudit oleh Akuntan Publik"
    adakah rekan liat perbedaan arti kalau kata "dari" nya hilang?kalo saya sih mengartikan "dari" ini adalah LK yg diberikan oleh

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    sy katakan menipu krn ini istilah di hukum pidana. hal2 yang mengingkari pernyataan itu diistilahkan sebagai menipu.

    apakah dinamakan mengingkari suatu pernyataan kalau memang dia diberikan 2 pilihan utk menyatakan dan bisa dipertanggungjawabkan?

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    ok setuju, jika LK WP diaudit KAP tetapi LK Audit tidak dilampirkan maka SPT tidak lengkap sesuai dengan Pasal 4 ayat 4b UU KUP

    kl ini setuju apabila WP mengatakan LK nya di audit, tp kl ga ya hak nya WP dong soalnya ga ada paksaan utk menyampaikan LK yg diaudit dalam penghitungan PKP

    Originaly posted by lukireinaldi:

    Sama saja ya pak seperti naik mobil.Kita bisa naik mobil tanpa menyerempet 1 orang pun, tapi waktu razia ketangkep gara2 kita ngak bawa SIM,lalu kita beragumen : "Loh saya kan tidak merugikan orang2 di jalan/siapapun"

    wah kalo ini jelas salah pak, soalnya aturan jelas mengemudi harus punya SIM, beda halnya sama aturan ini yg cuma menyatakan dalam hal LK dari WP diaudit harus dilampirkan, berarti boleh dong kl ga diaudit

    Originaly posted by lukireinaldi:

    Menurut saya kita tetep harus patuh dengan peraturan. Kalau menurut saya yang awam pajak, maksud dari kata2 "laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak" adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan(yang notabene adalah WP). Contohnya perusahaan PT Api harus menyerahkan laporan keuangan PT Api,tidak boleh PT Air,

    kl ini kita toss

    Originaly posted by lukireinaldi:

    dan kalau boleh tau,bagaimana rekan hangsengnikei bisa menyimpulkan bahwa laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak artinya adalah

    boleh, inilah persepsi orang, akan selalu beda satu sama yg lain selama dalam penjelasannya pun masih dianggap mengambang

    Originaly posted by lukireinaldi:

    jadi menurut saya,apabila diaudit(apabila loh ya),maka mau tidak mau harus melampirkan laporan keuangan yg diaudit rekan.

    ini yg saya masih agak kurang sependapat (boleh toh?), audit ataupun ga diaudit itu merupakan hak WP utk memberikan dalam laporan SPT nya selama PKP bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan, cm yg membedakan nantinya mgkn adalah LK yg diaudit akan lbh kredibel (walaupun blm tentu jg sebenarnya) daripada yg tidak diaudit