• cbsantoso

    Member
    7 July 2013 at 11:37 am
    Originaly posted by garlie:

    5. yg menarik adalah PP ini bersifat opsional yaitu pengusaha dengan omzet tertentu tersebut berhak untuk memilih apakah nantinya menggunakan pembukuan atau PPh Final 1%

    Menurut opini saya, ada hal lain yg perlu dicermati bahwa bila pernyataan di atas betul, maka tidak ada kepastian hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini karena WP dengan net profit margin yang tinggi pada sektor usaha tertentu akan lebih memilih PPh Final 1%. Sebaliknya WP dengan net profit margin rendah akan memilih tarif umum Pasal 17 UU PPh. Apakah hal ini bisa diterima pihak DJP apalagi bila berpotensi mengurangi penerimaan negara ?

    Mengenai argumen rekan begawan5060, rekan hanif, rekan wannabewongkpp dan banyak rekan-rekan yang lain, semuanya mengandung kebenaran.

    Hanya perlu diingat bahwa sayangnya sebagian besar kita di forum ini bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan produk hukum.
    Ada 2 hal yang bisa kita harapkan dari forum ini:

    1. Pihak yg berwenang membuat produk hukum, juga membaca forum ini sehingga bisa melihat dari sisi berbeda dan lebih kritis pada dirinya sendiri.
    2. Kita menjadi semakin aktif bila perlu aktif dalam pengajuan uji materi produk hukum yang tidak tepat.

    Salam