• hanif

    Member
    6 July 2013 at 6:26 am
    Originaly posted by begawan5060:

    Ini konsideran PP 46 :
    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

    Sedangkan Ps 4 ayat (2) huruf e berbunyi seperti ini :
    Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
    a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
    b. penghasilan berupa hadiah undian;
    c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
    d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
    e. penghasilan tertentu lainnya,
    yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Jadi, jenis ph-nya, bukan peredaran usahanya..
    Dengan demikian silahkan menyimpulkan sendiri, apakah bertentangan atau tidak atau malahan nyleneh..

    Saya sepakat bahwa PP tersebut tidak menggunakan konsideran yang pas. Cuma saja, saya yakin bahwa hal ini sudah dipertimbangkan secara masak-masak oleh pemerintah. Sebab, Pasal 4 ayat 2 tersebut juga tidak menyatakan secara eksplist bahwa maksud dari penghasilan tertentu lainnya tersebut adalah semata-mata untuk nama penghasilannya, seperti penghasiln dari jasa konstruksi dan lain-lain. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh PP tersebut dengan menyatakan bahwa PP tersebut mengatur jenis penghasilan yang berasal dari usaha, baru kemudian ditambahin embel-embel yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

    Menurut saya, yang ditabrak oleh PP tersebut adalah ketentuan di dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang angsuran PPh 25 bagi WPOPPT paling tinggi 0.75% dari omset.

    Mohon koreksinya

    Salam