Ortax Forums PPh Badan PP Nomor 46 Tahun 2013 Reply-42022

  • priadiar4

    Member
    3 July 2013 at 9:47 am
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    sy memang asal bunyi. tp coba rekan tanggapi pendapat saya mengenai PMK dan KMK tersebut, salah atau benar ? (kalau bisa dengan dasar hukumnya)

    Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

    soal benar atau tidak tolong dibaca bukunya Jimly Jimly Asshiddiqie "Perihal Undang-Undang". Saya bukan ahli hukum

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    ngapain sy curhat, sy cmn mau memastikan keyakinan saya bahwa sbnrnya DJP itu fungsinya sebagai pengawas. apa tanggapan rekan (kalau bisa dengan dasar hukumnya).

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 98/KMK.01/2006

    TENTANG

    ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
    YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :

    a. bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, telah
    ditetapkan adanya Account Representative yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui
    pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak;
    b. bahwa dalam rangka meningkatkan citra serta efektivitas Account Representative sebagai gugus
    depan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan rumusan tugas,
    tanggung jawab, syarat dan jumlah Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah
    mengimplementasikan Organisasi Modern;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang
    Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;

    Mengingat :

    1. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
    dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah
    dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004;
    2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
    Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
    3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
    Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
    4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
    5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
    Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
    6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
    Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
    Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    473/KMK.01/2004;
    7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib
    Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
    Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib
    Pajak Besar;
    8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan
    Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
    9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Madya di
    Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bagian Sumatera Bagian Tengah;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
    YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN.

    Pasal 1

    Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
    1. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern adalah Kantor Pelayanan
    Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang susunan organisasi, tugas,
    fungsinya mengacu dan sesuai pada susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Kantor Pelayanan
    Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003,
    Keputusan Menteri Keuangan 254/KMK.01/2004, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    579/KMK.01/2005.
    2. Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi
    di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.

    Pasal 2

    (1) Account Representative mempunyai tugas :
    a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
    b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
    c. penyusunan profil wajib pajak;
    d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
    e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
    (2) Pembagian Wajib Pajak atau wilayah kerja Account Representative diatur dengan Keputusan Direktur
    Jenderal Pajak.
    (3) Jumlah Account Representative pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi ditetapkan berdasarkan
    hasil analisis organisasi dan beban kerja paling banyak 10 (sepuluh) orang.
    (4) Account Representative bukan merupakan jabatan sktruktural dalam struktur organisasi Departemen
    Keuangan.
    (5) Dalam melaksanakan tugasnya Account Representative bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
    yang menjadi atasannya.

    Pasal 3

    Persyaratan pegawai yang dapat diangkat sebagai Account Representative meliputi :
    a. Lulus Pendidikan Formal paling rendah Diploma III; dan
    b. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).

    Pasal 4

    Kepada Account Representative diberikan Tunjangan Kegiatan Tambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan
    Keuangan Negara (TKPKN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pasal 5

    Pengangkatan dan pemberhentian Account Representative ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Pasal 6

    Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 20 Februari 2006
    MENTERI KEUANGAN

    ttd.

    SRI MULYANI INDRAWATI