• Budianto

    Member
    27 June 2013 at 3:55 pm
    Originaly posted by kong:

    Originaly posted by begawan5060:
    Dalam hal kita menerbitkan FP (berarti pajak keluaran) dan NPWP pembeli kita kosongi atau ditulis angka 0 15 digit, maka anggapan pemeriksa tsb sangat, sangat, sangat, sangat salaahh..

    seharusnya bagaimana rekan? karena kita jualnya bukan eceran. pakai PO

    menurut PER-24 tahun 2012, diatur dalam pasal 17, sbb :
    Pasal 17
    (1) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
    (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai:
    a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau
    b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
    (3) PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

    gunakan aturan ini rekan Kong.
    salam.